News  

Berani Ambil Kebijakan Besar, Pengamat Nilai Jokowi Bisa Jadi Sosok Pemimpin Panutan

Berani Ambil Kebijakan Besar, Pengamat Nilai Jokowi Bisa Jadi Sosok Pemimpin Panutan

Suara.com – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai bahwa Presiden Joko Widodo bisa menjadi sosok pemimpin yang dijadikan panutan karena Jokowi berani mengambil kebijakan.

Menurutnya, keberanian Jokowi mengambil kebijakan itu terlihat saat Presiden menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura yang berhasil mengambil alih langit Natuna.

“Dari kesuksesannya, saya kira bisa dijadikan role model (panutan),” ujarnya pada Minggu (11/9/2022).

Selain itu, di hadapan para ekonom Jokowi juga berani mengambil risiko jika Indonesia kalah dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena kebijakan larangan ekspor nikel.

Baca Juga:
Usai Klaim Bongkar Kasus Munir, Kini Netizen Minta Bjorka Cari Kebenaran Hitler Meninggal di Garut

Emrus mengatakan bahwa kebijakan berani Jokowi ini tidak sekali dua kali diambil olehnya. Ada salah satu kebijakan yang menjadi catatan sejarah, yaitu saat Indonesia berhasil mengakuisisi PT Freeport secara mayoritas. Kebijakan itu diakui membawa keuntungan bagi Indonesia.

Namun, capaian-capaian tersebut menurutnya belum sempurna karena masih memiliki 2 tahun masa kepemimpinannya.

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Emrus mendorong para menteri menyelesaikan tugas dengan baik.

Menurut Emrus, jika pekerjaan-pekerjaan itu diselesaikan dengan baik oleh Presiden dan para menteri, Presiden Jokowi bisa menjadi role model bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya.

“Akan tetapi, kalau ada di sana-sini kekurangan, yang disentil itu menterinya yang tidak perform,” ujarnya.

Baca Juga:
Presiden Jokowi Akan Bermalam di Daerah Minim Sarana dan Prasarana

Emrus mengakui kegigihan Presiden Jokowi bekerja untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Namun, kegigihan itu tidak akan berjalan baik jika tidak ada dukungan penuh dari pembantunya, dalam hal ini para menteri dan kepala-kepala daerah. [ANTARA]


Artikel ini bersumber dari www.suara.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *