News  

Bahlil lapor Presiden terkait peringkat kemudahan investasi Indonesia

Bahlil lapor Presiden terkait peringkat kemudahan investasi Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada Senin mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Joko Widodo dengan salah satu agendanya melaporkan perkembangan peringkat kemudahan investasi di Indonesia.

Menurut Bahlil pemeringkatan itu didapatkan dari penilaian oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) terkait reformasi regulasi untuk kemudahan berinvestasi dan kini Indonesia hanya terpaut satu poin dari Singapura.

“Jadi nilai kita itu 18, Singapura itu 19. Jadi kita cuma kurang satu poin,” ujar Bahlil kepada awak media selepas pertemuan.

Bahlil menjelaskan setidaknya ada lima indikator yang menjadi penilaian oleh UNCTAD tersebut yakni transparansi izin, sinkronisasi kecepatan, pelayanan, Online Single Submission (OSS), serta efisiensi dalam kepengurusan perizinan dan kepastian.

“Bahwa belum maksimal, iya. Tapi kita mulai mengarah kepada sesuatu yang semakin lebih baik, lebih cepat,” katanya.

Menurut Bahlil peringkat kemudahan investasi yang ditempuh lewat perbaikan perizinan, fasilitas, dan insentif bagi investor tersebut tentunya akan berdampak terhadap realisasi investasi.

Akan tetapi ia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo memerintahkan bahwa investasi tidak boleh hanya berkutat pada besaran realisasi nilai semata, tetapi juga kualitas dari investasi itu sendiri.

“Jadi tahun ini kan kita diberi target Rp1.200 triliun oleh Bapak Presiden, tahun depan diberikan target Rp1.400 triliun. Tetapi tidak hanya pada angka, tapi penyebaran investasi antara Jawa dan luar Pulau Jawa. Kemudian penciptaan pekerjaan,” katanya.

“Jadi jangan hanya membangun investasi yang berbasis high technology, tetapi juga harus padat karya, karena pascapandemi kan kita membutuhkan lapangan kerja yang cukup banyak,” ujar Bahlil menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga mengaku telah melaporkan kepada Presiden terkait hasil penugasannya yang baru saja kembali dari menghadiri Sidang ke-25 Dewan Kawasan Investasi ASEAN (AIA Council) di Kamboja, Rabu (14/9) pekan lalu.

Di forum tersebut dipaparkan juga bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah foreign direct investment (FDI) terbesar kedua setelah Singapura.

Baca juga: Bahlil apresiasi Pemkab Banyuwangi fasilitasi NIB sampai ke desa

Baca juga: KADIN dorong kerjasama dengan Korea Selatan lewat kemudahan investasi

Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2022

Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *