tribunwarta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dalam menjalankan tanggung jawabnya mengelola keuangan negara selalu ada tindakan kejahatan yang menghantui kantornya.
Kejahatan yang dimaksud Sri Mulyani tersebut adalah tindakan korupsi. Padahal kantornya, sudah ada 412 unit kerja yang sudah berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi dan berstatus Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK – WBBM). Sementara sebanyak 212 unit belum mendapatkan status tersebut.
“Saya di sisi lain terluka kalau ada di wilayah WBK – WBBM terus ada yang ditangkep gara-gara korupsi,” jelas Sri Mulyani dalam Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakorida) Kementerian Keuangan, Selasa (13/12/2022).
Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, godaan untuk korupsi seringkali tak sejalan dengan dimana orang tersebut bekerja. Karena peluang untuk tetap korupsi selalu ada.
“Itu jadi bukti kalau mencanangkan WBK – WBBM melayani, terus tidak ada setan atau tuyul yang membolak-balikan hati kita,” ujarnya lagi.
Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajarannya untuk bekerja tidak seperti biasanya atau business as usual, saling mengingatkan dan menjaga integritas adalah kunci agar tidak ada lagi perilaku koruptif di institusinya.
Pasalnya, kata bendahara negara itu integritas juga kerap kali diuji, sehingga jajarannya diminta untuk tidak boleh terlena.
“Karena fraud atau berbagai kemungkinan penyelewengan selalu terjadi, harus mampu menutup serapat mungkin, sehingga tidak ada anak buah di dalam posisi menghadapi pilihan yang tidak mungkin,” jelas Sri Mulyani.
“Kementerian Keuangan harus melindungi jajarannya, sehingga mereka tidak ada harus memilih pada integritas atau tidak survive, itu pilihan yang tidak pro anti korupsi dan tidak manusiawi,” kata Sri Mulyani lagi.
Menjaga dan mengelola keuangan negara merupakan instrumen penting dalam mengelola pemulihan ekonomi. Kapasitas dalam membangun tata kelola keuangan negara, kata Sri Mulyani akan selalu diminta pertanggungjawaban dari khalayak.
“Masyarakat berharap datang dengan solusi, bukan rumusan yang menyebabkan tak mampu keuangan negara yang efektif namun tetap akuntabel,” jelas Sri Mulyani.
