tribunwarta.com – Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan penyebab pembangunan infrastruktur masih di bawah target yang ditetapkan. Dia mencontohkan untuk konektivitas seharusnya targetnya 2.500 kilometer (km) per lima tahun, namun baru tercapai 50%.
“Untuk konektivitas di sana ada isu pengadaan tanah (pembebasan lahan) dimana kebutuhannya Rp 100 triliun untuk 2.500 km dalam 5 tahun. Kalau berdasarkan APBN anggarannya hanya Rp 10-20 triliun per tahun. Sehingga itulah yang membuat cuma 50% dibangun, karena kita tidak siap lahannya,” kata Herry dalam Hari Puncak CreatiFF, Kamis (1/12/2022).
Untuk itu, harus ada struktur pembiayaan kreatif sehingga badan lain bisa ikut serta. Kemudian untuk pembangunan cakupan saluran di air minum, capaian cakupan perpipaan baru 20,66% di seluruh Indonesia, dan masih tertinggal dibandingkan negara lainnya.
“Di Nepal dan Laos saja sudah sekitar 24%, jadi ini menjadi pekerjaan rumah dan peluang juga. Agar kita bisa lakukan transformasi,” pungkasnya.
Untuk mengajak pihak swasta bisa berkolaborasi pada pembangunan saluran air minum, harus ada package hulu dan hilir yang jelas. Selama ini menurutnya untuk sisi hilir mayoritas dibiayai APBD.
“Yang terjadi kita berhasil deliver hulunya, hilirnya gagal, dan ini kejadian di berbagai daerahnya,” kata Herry.
Untuk itu, dilakukan pendekatan source to tap dan harus ada kepastian tarif. Saat ini tarif masih ditentukan oleh pemerintah daerah, Herry pun mengusulkan tarif ditentukan oleh PUPR sehingga bisa sepenuhnya menghitung secara teknis.
Kemudian di sisi perumahan, masih ada 12,7 juta backlog pada 2021, dengan pertumbuhan kebutuhan 680 ribu uni rumah per tahun. Jika pemerintah memiliki program 1 juta rumah per tahunnya, angka backlog baru akan nihil pada 2062.
“Jadi nggak ngejar. Hari ini subsidi kita ada di 300 ribu, jadi harus cari solusinya,” kata dia.
Untuk itu targetnya, 70% target yang harus dikejar akan diterjemahkan menjadi pipeline atau project untuk dilakukan tender. Sementara dari sisi badan usaha, bagaimana mereka bisa berinvestasi di sana.
Herry mengatakan sejauh ini skema yang ditawarkan kepada investor untuk ikut andil dalam pembangunan infrastruktur yakni KPBU (Kerjasama pemerintah dan Badan Usaha) yang telah matang secara regulasi.
“Yang perlu dilakukan adalah bagaimana proses bisa cepat supaya bisa mencapai 70% itu (rata-rata stok infrastruktur global),” kata Herry.
