tribunwarta.com – Kongres Peru pada Kamis menyetujui mosi yang diprakarsai oleh anggota parlemen oposisi untuk memulai proses pemakzulan terhadap Presiden Pedro Castillo, upaya formal ketiga untuk menggulingkan pemimpin sayap kiri tersebut sejak dia menjabat tahun lalu.
Dengan 73 suara setuju, 32 menolak dan enam abstain, Kongres menyetujui proses tersebut dan memanggil Castillo untuk menanggapi tuduhan pelanggaran konstitusional pada 7 Desember.
Sebelumnya pada Kamis, misi tingkat tinggi Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) merekomendasikan “gencatan senjata politik” antara cabang eksekutif dan legislatif Peru, saat mereka menyampaikan laporan awalnya tentang kunjungan ke negara Andean tersebut pada akhir November.
Untuk menggulingkan presiden, suara 87 dari 130 anggota Kongres diperlukan, jumlah yang diharapkan partai oposisi sayap kiri Peru dapat dicapai.
Sebelum pemungutan suara, Perdana Menteri Betssy Chavez mengatakan Castillo harus menjalankan masa jabatannya sampai 2026 dan gencatan senjata serta dialog yang diminta oleh OAS “sangat penting ketika kita mengalami ketegangan di antara kedua cabang pemerintah.”
Kehidupan di negara Amerika Selatan itu didera oleh konfrontasi politik antara kedua cabang, dan telah, termasuk Castillo, memiliki lima penjabat presiden sejak 2016, karena pemecatan dan pengunduran diri.
Castillo, dituduh menggunakan kepresidenannya untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga dan sekutu dekatnya.
Dia juga menghadapi tuntutan konstitusional dari Jaksa Agung di Kongres terkait dengan penyelidikan korupsi.
Presiden mengatakan keluhan tersebut merupakan upaya “kudeta” yang diatur oleh kantor kejaksaan dan Kongres.
Sumber: Reuters
