tribunwarta.com – Penyelenggaraan Natal 2022 dan tahun Baru 2023 atau Nataru tinggal menghitung hari. Masyarakat dipastikan bisa menikmati momen tersebut tanpa batasan-batasan yang diterapkan pemerintah selama Covid-19.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 13 Desember 2022.
“Tidak ada pembatasan mobilitas pada penyelenggaraan Nataru 2022/2023. Namun mengingat tren Covid-19 nasional cenderung meningkat maka penyelenggaraan Nataru perlu dikelola dengan baik,” kata Menhub Budi Karya.
Namun demikian ada beberapa kebijakan yang akan diterapkan Kemenhub untuk menunjang aktivitas masyarakat selama libur Nataru .
Ada lima langkah dan kebijakan yang akan dikeluarkan Kemenub selama masa Nataru , di antaranya mematangkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, sosialisasi kepada operator angkutan penumpang dan barang, inspeksi kelaikan sarana dan prasarana transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas pada tol maupun non-tol seperti contra flow, one way, pembatasan angkutan barang, manajemen rest area, sosialisasi kepada masyarakat secara masif, serta penerapan protokol kesehatan pada seluruh moda transportasi dengan ketat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Selain lima kebijakan terkait, Kemenhub juga akan memperhatikan penyelenggaraan angkutan Nataru yang momennya berbarengan dengan libur sekolah dan peningkatan mobilitas masyarakat.
Nantinya, penyelenggaraan angkutan Nataru wajib mengedepankan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
“Untuk memastikan angkutan Nataru berjalan lancar, aman, dan selamat, Kemenhub senantiasa merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 dan Inmendagri. Biasanya kita koordinasi, yang itu ditujukan semua pemerintah daerah agar mengikuti,” ucap Menhub, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Lebih lanjut, adapun menurut survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub , momen Nataru tahun ini diperkirakan akan ada pergerakan masyarakat sebanyak 44,17 juta orang atau 16,35 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
Pergerakan masyarakat diprediksi bakal didominasi kendaraan pribadi sebanyak 28,26 persen dan sepeda motor sebanyak 16,47 persen. Sedangkan penggunaan moda terbanyak masih menggunakan angkutan jalan dengan total sekitar 67,97 persen.
Wilayah Jabodetabek diperkirakan bakal menjadi provinsi asal pelaku perjalanan terbanyak dengan jumlah 7,1 juta orang atau 16,5 persen.
Lalu disusul Jawa Timur sebanyak 6,2 juta orang atau 14,5 persen, Jawa Tengah sebanyak 5,8 juta orang atau 13,6 persen, dan selanjutnya Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Sementara itu, provinsi dengan tujuan pelaku perjalanan terbanyak diprediksi akan menuju wilayah Jawa Tengah sebanyak 19,7 persen atau 8,7 juta orang, Jawa Timur 17,5 persen atau 7,7 juta orang, Jawa Barat 14,6 persen atau 6,5 juta orang, dan sisanya menuju Jabodetabek dan Yogyakarta.
“Sementara untuk Kota/Kabupaten daerah wisata menjadi tujuan terbanyak pergerakan Nataru yaitu Yogyakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor,” ucap Budi Karya.***
