tribunwarta.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua jajarannya untuk bekerja tidak terjebak dengan rutinitas. Karena saat ini ekonomi dunia masih bergejolak.
Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin Kamis (1/12/2022).
Jokowi meminta semua jajaran menteri dan kepala daerah untuk waspada dan hati-hati. Semuanya diminta untuk memiliki perasaan yang sama, di tengah situasi ekonomi global saat ini.
“Ekonomi global tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Oleh sebab itu kita semuanya harus ada sense of krisis, siap berbagai kemungkinan,” tutur Jokowi, dikutip Jumat (2/12/2022).
Strategi besar dalam merespon ekonomi global, digambarkan Jokowi lewat anggaran belanja APBN 2023. APBN, kata Jokowi menjadi instrumen fiskal penting untuk perekonomian Indonesia.
Reformasi struktural untuk APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan. Jokowi merinci, pertama yakni penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial (perlinsos).
“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial dari registrasi sosial ekonomi,” jelas Jokowi.
Kebijakan ketiga, kata Jokowi yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pendukung ekonomi.
Keempat, pembangunan infrastruktur menumbuhkan sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Negara (IKN). Kelima, revitalisasi industri. “Ini penting dengan terus mendorong hilirisasi,” tuturnya.
Serta kebijakan keenam yakni pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Rp 3.061,2 T untuk di 2023
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada kesempatan yang sama, mengungkapkan, telah menganggarkan Rp 3.061,2 triliun pada tahun depan.
Sri Mulyani merinci, belanja negara tahun 2023 terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
“Belanja pendidikan dan kesehatan tetap alokasi terbesar dalam membangun SDM unggul dan produktif, akan mencapai Rp 612,2 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).
Adapun belanja pendidikan dan kesehatan tersebut terdiri dari pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan Rp 69,5 triliun.
Belanja kesehatan di tahun depan sebesar Rp 178,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun dan melalui Transfer ke Daerah (TKD) Rp 60 triliun.
Selanjutnya perlindungan sosial, karena APBN pelindung masyarakat atau shock absorber, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 476 triliun. Dimana belanja pemerintah pusat untuk bansos dan subsidi sebesar Rp 454,7 triliun dan TKD Rp 17 triliun, serta pembiayaan Rp 4,3 triliun.
“Tantangan tahun depan berhubungan pangan dan energi direspon APBN. Ketahanan pangan Rp 104,2 triliun dari Rp 94 triliun tahun ini. Pemerintah pusat membelanjakan Rp 81,7 triliun dan TKDD Rp 22,5 triliun,” jelas Sri Mulyani.
“Ketahanan energi termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp 341,3 triliun,” kata Sri Mulyani lagi.
Adapun pembangunan infrastruktur diarahkan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN) termasuk IKN dan penguatan hilirisasi yang membutuhkan dana sebesar Rp 392,1 triliun.
“Dimana pemerintah pusat belanja Rp 211,1 triliun dan RKDD Rp 95 triliun, serta pembiayaan BUMN-BUMN di bidang konstruksi akan dapat alokasi signifikan mencapai Rp 86 triliun. Belanja di pertahanan dan keamanan Rp 316,9 triliun,” jelas Sri Mulyani.
