3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

tribunwarta.com – Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan seorang perwira Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Infanteri BF menarik perhatian masyarakat.

BF diduga memperkosa seorang prajurit wanita Divisi Infanteri 3/Kostrad, Letda Caj (K) GER di Bali pada pertengahan November 2022.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bahkan ikut memberikan pernyataan terkait perkara itu.

Berikut ini pernyataan Jenderal Andika Perkasa terkait penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Mayor Inf BF kepada seorang prajurit wanita Kostrad.

1. Sudah diproses hukum

Jenderal Andika menyatakan saat ini Pusat Polisi Militer (Puspom TNI) sudah memeriksa dan menahan Mayor Inf BF yang diduga memperkosa Letda GER.

“Oh sudah, sudah proses hukum langsung,” kata Andika kepada wartawan usai melepas Satgas Maritime Task Force TNI Konga XXVIII-N/UNIFIL di Markas Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/12/2022) sore.

Andika menyampaikan bahwa Mayor Infanteri BF sudah ditahan dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sekarang sudah ditahan, sudah (tersangka),” ujar dia.

2. Kasus diambil alih Puspom TNI

Andika juga menjelaskan bahwa Mayor Infanteri BF sebelumnya telah menjalani penyidikan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Penyidikan dilakukan di Makassar karena korban merupakan prajurit yang bertugas di Divisi Infanteri 3/Kostrad.

Selain itu, Andika mengatakan bahwa kasus ini akan ditarik dan ditangani langsung oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

“Jadi kalau enggak salah sidiknya di Makassar karena korban ini bagian dari Divisi 3/Kostrad tetapi akan diambil alih oleh Puspom TNI karena pelaku kan Paspampres, itu kan di bawah Mabes TNI, kita ambil alih, penanganan di TNI,” terang Andika.

3. Pasti dipecat

Andika menyatakan Mayor Inf BF bakal dipecat karena perbuatannya memperkosa Letda GER.

Menurut Andika perbuatan Mayor Infanteri BF juga telah memenuhi unsur pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kalau satu itu tindak pidana, ada pasal yang pasti kita kenakan, KUHP ada. Kedua, adalah dilakukan sesama keluarga besar TNI, bagi saya keluarga besar TNI, Polri, sama saja, maka hukuman tambahannya adalah pecat. Itu harus,” kata Andika.

(Penulis : Achmad Nasrudin Yahya | Editor : Bagus Santosa, Icha Rastika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!