tribunwarta.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim kembali mengumumkan gebrakan. Anwar menegaskan bahwa proyek pengadaan yang dipertanyakan dan disetujui tanpa adanya tender tidak boleh lagi terjadi di bawah pemerintahannya.
Seperti dilansir The Star, Selasa (29/11/2022), penegasan itu disampaikan Anwar dalam rapat dengan para staf Departemen Perdana Menteri Malaysia pada Selasa (29/11) waktu setempat. Ini menjadi rapat pertamanya dengan para staf Departemen PM setelah dirinya resmi dilantik pekan lalu.
Dalam rapat itu, Anwar menyatakan tidak boleh ada ruang untuk kebocoran dan korupsi yang terjadi dalam sektor publik.
“Ini tidak boleh lagi terjadi,” tegas Anwar dalam rapat tersebut.
“Saya meminta semua orang untuk bergabung agar kita bisa bekerja sebagai tim, bertekad menyelamatkan negara ini,” cetusnya.
Anwar menegaskan bahwa dirinya selalu konsisten soal penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin.
“Itu harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat dan bukan untuk memperkaya satu atau dua anggota keluarga kroni-kroni,” ucapnya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Anwar menyatakan bahwa orang-orang yang mengenal dirinya saat menjabat dalam pemerintahan, khususnya sebagai Menteri Keuangan tahun 1990-an, pasti menyadari pendiriannya.
“Saya melarang anggota keluarga atau teman dekat saya diprioritaskan dalam proyek-proyek yang disetujui pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya, Anwar melakukan gebrakan dengan menolak gaji sebagai PM Malaysia dan menolak menggunakan mobil dinas mewah jenis Mercedes S600. Dia juga mengumumkan pembentukan kabinet ramping dan pemotongan gaji para menterinya.
Tidak hanya itu, Anwar juga menyatakan akan menghentikan penunjukan menteri-menteri pada kabinet pemerintahannya sebagai bentuk penghargaan.
Dia menegaskan keinginan agar para menterinya mendukung dirinya berdasarkan kebijakan dan komitmen terhadap pemerintahan yang baik, terhadap gerakan antikorupsi, dan untuk menghidupkan kembali ekonomi.
