Kegiatan terorisme di Indonesia tidak berdiri sendiri, selalu berkaitan dengan konteks atau isu-isu yang tengah terjadi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Inspektur Jenderal Marthinus Hukom dalam kuliah umum berlangsung di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Selasa (20/9). Dia membuat tiga kategori isu yang mempengaruhi kegiatan teroris di Indonesia, yakni isu global, regional dan nasional.
Isu global pertama adalah Musim Semi Arab (Arab Spring) yang bermula dari Tunisia, dipicu oleh aksi bakar diri seorang pemuda bernama Muhammad Bouazizi di Ibu Kota Tunis karena gerobak dagangannya diambil polisi.
Berita kematian Bouazizi memicu kemarahan kolektif masyarakat Tunisia yang ingin keluar dari rezim otoriter. Kemudian isu global lainnya adalah konflik Palestina Israel, konflik Afghanistan, aksi teror di berbagai negara, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
“Apalagi sekarang, Arab Spring (Musim Semi Arab) ini meninggalkan pekerjaan rumah yang sampai hari ini tidak habis-habis. Karena apa? Mereka (kelompok teroris) sudah terlanjur membangun infrastruktur media sosial. Kita baru saja menangkap pusat media mereka dua atau tiga tahun lalu. Baru ditangkap muncul lagi media lain,” kata Marthinus.
Marthinus menegaskan kelompok teroris memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya, sehingga terorisme yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir bukan bersifat domestik tapi sudah lintas negara.
Dia mengaku sangat sulit untuk mengendalikan teknologi komunikasi dan informasi ini. Dia mencontohkan ketika Detasemen Khusus 88 berhasil menghapus saluran Telegram sebuah kelompok teroris, maka dalam waktu tidak lama sudah muncul lagi saluran Telegram yang baru sehingga ideologi teroris terus direproduksi.
Marthinus menjelaskan kategori kedua yang mempengaruhi kegiatan terorisme di Indonesia adalah isu regional, meliputi kasus Rohingya di Myanmar, Filipina Selatan, dan konflik di Thailand Selatan. Dia mengatakan Indonesia memiliki hubungan dengan pemberontakan di Filipina Selatan sejak 1965, ketika Kahar Muzakkar mendeklarasikan dukungan terhadap gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dipimpin Kartosewirjo. Ketika pimpinannya ditangkap, banyak pengikut kabur ke berbagai daerah, bahkan hingga Filipina Selatan.
Kemudian pada 2000, terdapat kamp pelatihan perang Hudaibiyah dan kamp Abu Bakar di Filipina Selatan. Bahkan Jamaah Islamiyah sampai sekarang masih membiayai pengikut mereka tinggal di Filipina Selatan.
Sementara kategori ketiga adalah isu nasional, mencakup ketidakadilan, isu korupsi di kalangan pejabat pemerintah dan elit politik, dan intoleransi.
Dia menekankan setiap terjadi serangan teroris di negara manapun berdampak terhadap kelompok teroris di Indonesia, baik secara ideologi, struktural, dan emosional.
“Jadi kita memutuskan struktur, dia terhubung secara ideologi. Kita memutuskan jalur ideologi, dia terhubung secara emosional. Inilah sekarang kita menghadapi problem-problem seperti ini,” ujar Marthinus.
Faktor Dalam Negeri Tetap Lebih Dominan
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib kepada VOA menjelaskan dari ketiga kategori isu tersebut, yang lebih dominan mempengaruhi jaringan teroris di Indonesia adalah faktor dalam negeri. Apalagi Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai akar gerakan teroris di Indonesia, yakni sejak pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Kartosoewirjo.
“Ini ada faktor genetik, ada faktor mantan murid, muridnya murid. Misalnya faksi-faksi JI (Jamaah Islamiyah) yang ajengan di Banten, daerah-daerah Jawa barat, masih ada sisa-sisa kalau dirunut ke atas masih ada jejak DI/TII di masa lalu.
Menurutnya memang tidak bisa dipungkiri ada faktor transnasional yang juga masuk dengan gerakan ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) dan Al-Qaidah. Tapi jauh sebelum itu, Indonesia sebenarnya sudah memiliki bibit-bibit terorisme.
Ridlwan mencontohkan warga Indonesia yang berbaiat ke ISIS juga terekrut dalam konteks lokal. Mereka membahas dalam narasi Indonesia dari dulu adalah negara Islam, Indonesia harus diselamatkan dari sistem Pancasila yang kafir, liberal. Sehingga narasi utamanya bukan menyerang karena perintah pemimpin ISIS.
Dia membenarkan jaringan terorisme di Indonesia sudah sangat masif dalam menggunakan media sosial, terutama dalam ranah perekrutan. Dia mencontohkan ada serangan teroris terhadap sebuah kantor polisi di Kalimantan Selatan, namun dikomandoi secara virtual dari Bogor.
Alhasil, lanjut Ridlwan, kelompok teroris menggunakan media sosial untuk perekrutan, termasuk perjodohan secara virtual, atau petunjuk untuk menyerang.
Ridlwan mengakui pemerintah sulit menangani penggunaan media sosial oleh kelompok teroris karena dari sisi regulasi, tidak ada aturan di mana pihak berwenang bisa melihat percakapan di grup tertutup atau pribadi. Apalagi obrolan itu menggunakan bahasa sandi, seperti bom diganti madu, pengantin sebagai pengebom bunuh diri.
Idealnya, kata Ridlwan, ada mekanisme yang membolehkan negara mengintip sebuah pembicaraan privat yang memiliki indikasi sebuah kegiatan kriminal. Saat ini dilakukan secara menyamar oleh intelijen.
Sebelum pandemi COVID-19, lanjutnya, komunikasi yang dilakukan kelompok teroris secara manual, tidak ada komunikasi elektronik. Setelah ada pandemi, ada kebiasaan yang berubah dan itu membuat aparat lebih mudah untuk melakukan penyadapan.
Sedangkan metode penyamaran oleh intelijen untuk bisa menyadap kelompok teroris secara manual atau offline lebih berisiko. [fw/em]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
