tribunwarta.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan ramalan terbaru mengenai transaksi uang elektronik yang akan terus tumbuh signifikan ke depannya.
Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital pada 2023 dan 2024, dimana dia memperkirakan transaksi e-commerce dapat mencapai Rp 572 triliun pada 2023 dan Rp 689 triliun pada 2024.
Perry pun mengungkapkan digital banking juga diproyeksikan akan mencapai lebih dari Rp 67.000 triliun pada 2023 dan Rp 87.000 triliun pada 2024.
“Uang elektronik Rp 508 triliun (pada 2023) dan Rp 640 triliun (pada 2024),” kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2022, dikutip Jumat(2/11/2022).
Untuk menyikapi hal ini, Perry menuturkan bauran kebijakan BI pada 2023 akan terus diarahkan sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan, pemulihan, dan kebangkitan perekonomian Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat dan risiko resesi di sejumlah negara.
“Kebijakan moneter Bank Indonesia pada 2023 akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas (pro-stability),” tegasnya.
Sementara itu, empat kebijakan BI lainnya yaitu kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk dan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).
Dia pun menekankan digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2024 akan terus didorong untuk mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital.
“Kerja sama sistem pembayaran antarnegara, serta tahapan pengembangan Digital Rupiah sebagaimana ‘white paper’ yang juga diluncurkan pada penyelenggaraan PTBI 2022,” ungkap Perry.
White Paper ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko. Penerbitan WP ini merupakan langkah awal “Proyek Garuda”, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur Digital Rupiah.
Perry menegaskan BI merupakan otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang digital (sovereignty digital rupiah).
Hadirnya rupiah digital juga diharapkan dapat memperkuat peran BI di kancah internasional, dan mengakselerasi integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional.
“Digital rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC (Central Bank Digital Currency) untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank,” kata Perry.
