tribunwarta.com – Kementerian Keuangan melaporkan utang pemerintah bertambah Rp 183,8 triliun dalam sebulan, menjadi Rp 7.420,47 triliun pada akhir September 2022. Kenaikan utang terutama berasal dari penerbitan surat utang dari dalam dan luar negeri, serta kenaikan pinjaman luar negeri.
Kenaikan utang pemerintah mendorong rasio utang pemerintah terhadap PDB juga naik 1% dibandingkan Agustus 2022 menjadi 39,3%. “Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali seiring dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” dikutip dalam buku APBN KiTA edisi Oktober, Selasa (25/10).
Adapun utang pemerintah terbagi dalam dua jenis, yakni surat berharga negara (SBN) dan utang berbentuk pinjaman. Outstanding utang dalam bentuk SBN mencapai Rp 6.607,48 triliun pada akhir bulan lalu, naik Rp 181,9 triliun dalam sebulan. Kenaikan pada utang SBN terutama terjadi pada surat utang domestik yang bertambah Rp 115,8 triliun, serta valuta asing yang naik Rp 66,1 triliun.
BACA JUGA
Utang Pemerintah Naik Rp 73 Triliun dalam Sebulan, Porsi Asing Turun
Pemerintah juga memiliki utang berbentuk pinjaman yang nilainya Rp 813 triliun, naik Rp 1,9 triliun dalam sebulan. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pinjaman luar negeri, terutama yang berasal dari pinjaman multilateral dan bank komersial.
“Terdapat peningkatan dalam jumlah nominal dan rasio utang pada akhir September 2022 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Meskipun demikian peningkatan tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” kata Kemenkeu.
Kemenkeu mengklaim utang pemerintah masih dalam batas aman karena rasionya jauh di bawah batas maksimal yakni 60% dari PDB seperti yang diamanatkan UU. Kenaikan rasio utang pemerintah Indonesia pun dinilai masih relatif lebih rendah dibandingkan negara lainnya di kawasan. Rasio utang Indonesia sudah naik 10,8% pada 2020-2021, lebih rendah dibandingkan Thailand 17%, Filipina 22,1%, Malaysia 13,6%, India 16,5% dan Cina 11,8%.
BACA JUGA
Utang Pemerintah Naik Rp 73 Triliun dalam Sebulan, Porsi Asing Turun
Utang Indonesia juga didominasi mata uang lokal rupiah, mencakup 70,86% dari total. Kemenkeu menyebut posisi tersebut menjadi ‘tameng’ bagi pemerintah menghadapi situasi pasar keuangan global yang bergejolak dan upaya untuk menghindari risiko peningkatan beban utang luar negeri.
“Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga,” kata Kemenkeu.
Mayoritas surat utang pemerintah juga dipegang oleh perbankan dan Bank Indonesia. Kepemilikan oleh investor asing dalam komposisi SBN telah menyusut terutama selama dua tahun lebih pandemi. Pada 2019, kepemilikan asing dalam surat utang pemerintah mencakup 38,57%, tetapi hingga 18 Oktober 2022 tersisa 14,09%.
