Tertinggi Dalam Sejarah, Anggaran Bantu Warga ‘Miskin’ Beli Rumah Capai Rp 30 T

Tertinggi Dalam Sejarah, Anggaran Bantu Warga ‘Miskin’ Beli Rumah Capai Rp 30 T

tribunwarta.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen meningkatkan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah layak. Caranya melalui inovasi program bantuan pembiayaan perumahan bersama para pemangku kepentingan terkait.

Melansir keterangan tertulis Kementerian PUPR, Rabu (28/12/2022), bantuan pembiayaan perumahan yang dialokasikan pada tahun 2023 senilai Rp 30,38 triliun untuk 230 ribu unit rumah melalui program FLPP, SBUM, dan Tapera, termasuk untuk pembayaran SSB yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya.

Kementerian PUPR menyebut alokasi anggaran tersebut adalah tertinggi dalam sejarah penyaluran program bantuan dan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah.

Alokasi dana FLPP tahun 2023 sebesar Rp 25,18 triliun untuk memfasilitasi KPR FLPP sebanyak 220.000 unit rumah, sedangkan alokasi dana Tapera sebesar Rp 0,85 triliun untuk memfasilitasi KPR Tapera sebanyak 10.000 unit.

Tahun 2023, Kementerian PUPR mengembangkan pembiayaan perumahan yang menyasar MBR informal melalui skema rent to own yang dikombinasikan dengan contractual saving housing.

Lalu masyarakat perkotaan yang diarahkan ke hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO), dan generasi milenial melalui skema KPR dengan jangka waktu lebih panjang yang disesuaikan dengan housing career.

“Tahun 2023 kami akan fokus pada pembiayaan perumahan untuk MBR informal melalui saving plan dengan BP Tapera. Jadi para pekerja mandiri atau komunitasnya bisa memperoleh rumah apabila menabung selama 3-6 bulan di Tapera,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna, Rabu (28/12/2022).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kepesertaan Tapera dari pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah ditargetkan mencapai 30 ribu pada tahun 2023.

“Para pekerja mandiri bisa bekerja sama dengan komunitas, bisa juga dengan data BPJS Ketenagakerjaan, di mana jumlah pekerja bukan penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 5 juta orang bisa menjadi target kepesertaan di Tapera,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!