tribunwarta.com – Maluku Utara mendapatkan pujian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena pertumbuhan ekonominya menjadi yang paling tinggi. Jokowi menyebut menjadi yang tertinggi di dunia.
Secara nasional pun, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara juga menjadi yang tertinggi pada triwulan III-2022 ini mencapai 24,85% dibandingkan triwulan III-2021 (year on year). Persentase itu memang paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam berita resmi per 7 November 2022 ini, banyak faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat. Pertama, pertumbuhan terjadi pada empat belas lapangan usaha, yang tertinggi dari industri pengolahan sebesar96,65%.
Kemudian pertambangan dan penggalian sebesar 34,58% serta transportasi dan pergudangan sebesar 23,47%. Sementara itu, pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan dalam perekonomian Maluku Utara juga mengalami pertumbuhansebesar 6,00%.
Kemudian pertumbuhan sektor konstruksi sementara triwulan ini tercatat menurun hanya 5,27% dari triwulan sebelumnya 7,64%. Sektor informasi dan komunikasi juga tercatat menurun tahun lalu, dan naik sedikit di tahun ini.
Rinciannya, untuk sektor informasi dan komunikasi dari triwulan III-2020 10,92%, triwulan III-2021 7,87%, dan triwulan III-2022 naik sedikit menjadi 7,91%.
Sementara, untuk pertumbuhan kuartal ke kuartal hanya 0,47%. Pertumbuhan terjadi pada dua belas lapangan usaha.
Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,91%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,15% serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,08%.
Sementara itu, lapangan usaha industri pengolahan, pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan dan perikanan yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 0,42%, 0,37% dan 1,22%.
Terlihat banyak pertumbuhan di beberapa sektor yang persentasenya juga cukup tinggi, menjadi alasan mengapa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melesat tinggi. Namun, hal ini tidak bisa membuktikan bahwa pertumbuhan daerah tersebut menjadi yang tertinggi di dunia sekelas provinsi seperti yang disebutkan Jokowi.
Menguji Pernyataan Jokowi, lanjut ke halaman berikutnya
Berdasarkan penelusuran detikcom, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara memang selalu mengalami pertumbuhan yang tinggi. Setidaknya sejak 2021 lalu pertumbuhannya selalu di angka dua digit, yakni 16,40%.
Melansir data dari Sistem Informasi dan Manajemen Data Dasar Regional (Simreg) Bappenas, Kamis (1/12/2022) pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan III-2022 ini bahkan mencapai 24,85%.
Sementara pada tahun 2020, hanya Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang pertumbuhan ekonominya tidak minus, masing-masing 5,35% dan 4,68.
Berkaitan dengan pernyataan Jokowi yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara menjadi yang tertinggi di dunia, detikcom sampai saat ini belum menemukan data yang lengkap berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sekelas provinsi seluruh dunia. Tapi di Indonesia, Maluku Utara sudah jelas menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.
Karena untuk membuktikan hal tersebut, harus diketahui semua data provinsi yang ada di semua negara di dunia. Tidak bisa hanya membandingkan dengan pertumbuhan ekonomi antar negaranya saja.
Sebagai perbandingan, ini angka pertumbuhan ekonomi berbagai provinsi di triwulan III-2022, Aceh 2,13%, Sumatera Utara 4,97%, Sumatera Barat 4,54%, Riau 4,63%, Jambi 5,20%, Sumatera Selatan 5,34%, Bengkulu 4,37%.
Lampung 3,91%, Kepulauan Bangka Belitung 4,51%, Kepulauan Riau 6,03%, DKI Jakarta 5,94%. Lanjut, Jawa Barat 6,07%, Jawa Tengah 5,28%, DI Yogyakarta 5,82%, Jawa Timur 5,58%, Banten 5,71%, Bali 8,09%, Nusa Tenggara Barat 7,10%, NTB 3,35%.
Kemudian Kalimantan Barat 6,48%, Kalimantan Tengah 6,74%, Kalimantan Selatan 5,59%, Kalimantan Timur 5,28%, Kalimantan Utara 5,39%, Sulawesi Utara 6,62%, Sulawesi Tengah 19,13%, Sulawesi Selatan 5,67%, Sulawesi Tenggara 5,40%, Gorontalo 4,09%, Sulawesi Barat 3,39%, Maluku 6,01%, Maulu Utara 24,85%, Papua Barat 3,70%, Papua 5,78%.
