tribunwarta.com – Realisasi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini mencapai Rp 190,4 triliun sampai dengan akhir September. Pengeluaran ini mencakup berbagai keperluan, seperti pembayaran gaji PNS hingga pembayaran untuk uang lembur dan lainnya.
Realisasi belanja pegawai tahun ini naik 4,4% dibandingkan tahun lalu. Pengeluaran ini mencakup pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp 146,9 triliun, naik 2% dibandingkan tahun lalu. Sri Mulyani juga membayar tunjangan kinerja, honorarium, lembur dan lainnya bagi PNS sebesar Rp 63,4 triliun atau naik 9,5% dari tahun lalu.
“Kenaikan belanja pegawa ini karena adanya pembayaran THR dan gaji ke-13 yang waktu itu disertai dengan 50% komponen tunjangan kinerjanya, sehingga lebih tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober, Jumat (21/10).
BACA JUGA
Pendapatan Negara Nyaris Tembus Rp 2.000 T, APBN Surplus di September
Belanja untuk gaji pegawai sepanjang sembilan bulan tahun ini merupakan yang tertinggi setidaknya dalam empat tahun terakhir. Realisasi ini bahkan lebih tinggi dibandingkan periode Januari-September 2019 atau sebelum pandemi yang mencapai Rp 184,7 triliun.
Belanja pegawai memang sempat turun selama dua tahun pertama pandemi 2020-2021. Hal ini seiring pemerintah juga mencabut komponen tunjangan kinerja dalam pencairan THR dan gaji ke-13 PNS. Namun pemerintah kemudian kembali memberikan tukin ke PNS tahun ini
Adapun THR dan Gaji ke 13 yang diberikan ke PNS tahun ini berupa gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kinerja 50%. Alokasi anggarannya mencapai sekitar Rp 70 triliun untuk jutaan PNS pusat dan daerah serta pensiunan.
BACA JUGA
Sri Mulyani Senang Belanja Pegawai Daerah Turun, Apa Artinya?
Dalam konferensi pers sore ini, Sri Mulyani juga melaporkan update untuk realisasi belanja pemerintah pusat lainnya. Belanja barang mencapai Rp 261,2 triliun turun 17,6% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini karena belanja untuk Covid-19 berkurang. Namun Sri Mulyani menyebut belanja barang untuk kebutuhan reguler nonCovid-19 masih tumbuh 12,3%.
“Ini berarti bagus karena Covid-19 terkendali dan tidak memakan sumber daya APBN yang sangat besar. Ini diharapan semakin hilang dan fokus belanja barang yang benar-benar memperbaiki kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Realisasi belanja modal sebesar Rp 106,6 triliun. Realisasinya turun 10% karena pada tahun lalu terdapat sejumlah belanja modal yang merupakan carry over dari tahun sebelumnya, sementara tahun ini tidak ada. Karena itu, Sri Mulyani melaporkan belanja modal secara reguler, tidak menghitung adanya carry over, sebetulnya naik 6,4%.
