Sri Mulyani Patok Tekor APBN 2023 Rp 598 Triliun

Sri Mulyani Patok Tekor APBN 2023 Rp 598 Triliun

tribunwarta.com – Pemerintah telah menyusun penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Untuk defisit APBN 2023 ditetapkan di angka Rp 598,2 triliun atau sebesar 2,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Informasi ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (01/11/2022).

Ia memaparkan, pendapatan negara 2023 ditargetkan mencapai Rp 2.463 triliun. Angka itu didapat dari pemasukan perpajakan Rp 2.021 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 441,4 triliun dan hibah Rp 0,4 triliun.

“Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil yaitu sebesar Rp 598,2 triliun atau 2,84%. Ini secara konsisten melaksanakan Perpu 1 2020 atau Undang-Undang 2 2020, yaitu konsolidasi fiskal di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3% dari GDP,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, untuk belanja negara tahun depan mencapai Rp 3.061,2 triliun. Di mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 814,7 triliun.

“Untuk belanja negara, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM,” jelasnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini dimaksudkan pada alokasi dana kepada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan yang membidangi SDM itu sendiri.

Tidak hanya itu, lanjut Sri Mulyani, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Kita juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial,” kata Sri Mulyani.

“Layanan kepada masyarakat terus ditingkatkan dengan reformasi di birokrasi dan reformasi kementerian lembaga,” sambungnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!