Sri Mulyani: Menjelaskan APBN Pakai Angka, Orang Biasanya Tidak Nyambung

Sri Mulyani: Menjelaskan APBN Pakai Angka, Orang Biasanya Tidak Nyambung

tribunwarta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan infrastruktur merupakan hasil nyata kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) untuk masyarakat.

“Kalau menjelaskan APBN melalui angka, orang biasanya tidak nyambung,” kata Sri Mulyani pada seremoni Serah Terima BMN Kementerian PUPR Tahun 2022 Tahap 2 dikutip dari Antara, Rabu (7/12/2022).

Ia bilang, masyarakat yang masih awam pun bisa memahami bahwa uang pajak yang mereka bayarkan, tidak akan sia-sia apabila ia membeberkan wujud konkret dalam bentuk infrastruktur fisik.

“Tetapi begitu melihat hasilnya seperti jalan raya, bendungan, dan kampus yang terbangun entah itu untuk ruang kelas, laboratorium, atau akses jalan, orang baru merasa APBN itu hidup angkanya,” beber Sri Mulyani.

.
Dengan demikian pemerintah terus menyampaikan ke publik hasil penerimaan negara dari berbagai sumber sehingga masyarakat memahami pengelolaan uang negara dan melihat hasil nyatanya.

Sri Mulyani menjelaskan infrastruktur yang merupakan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) dibangun menggunakan APBN yang diperoleh dari penerimaan pajak, bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bahkan sebagian dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) atau Surat Utang Negara (SUN).

Dari berbagai proses pembangunan yang sudah dilakukan selama ini, kata dia, nilai dari BMN dan aset milik negara hingga tahun 2021 mencapai Rp 11.454 triliun. Nilai tersebut tentu sangat tergantung kepada valuasi dan kualitas dari aset, sehingga tidak hanya dilihat dari sisi nilainya.

Karena itu Menkeu Sri Mulyani menilai peran Kementerian PUPR sangat penting dalam menjembatani dan membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengkomunikasikan APBN secara konkret dari berbagai proses pembangunan.

“Kita semua memahami bahwa esensi pembangunan adalah membangun untuk menciptakan dampak kesejahteraan rakyat,” tutur Sri Mulyani.

Untuk pembangunan ini, kata dia, sebagian dilakukan oleh uang negara, sebagian oleh masyarakat dan pihak swasta, sehingga untuk pembangunan yang menggunakan uang negara harus dipertanggungjawabkan pula kepada publik melalui mekanisme APBN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!