SURYA.CO.ID, PASURUAN – Munculnya gagasan pembahasan APBD 2023 dilakukan secara elektronik alias e-Budgeting seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutedjo, mendapat respon positif dari kalangan Non Govermental Organization (NGO). Apalagi ketika Rusdi saat itu mengaku prihatin dengan munculnya anggaran siluman yang tidak direncanakan sebelumnya.
“Prinsipnya, gagasan pembahasan anggaran untuk tahun berikutnya dilakukan secara elektronik itu harus didukung,” kata Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Sudarto, Jumat (30/9/2022).
Lujeng mengatakan, publik berhak mengetahui konstruksi dan prioritas anggaran di Pasuruan. “Dewan sama Pemkab Pasuruan jangan bilang gak main-main dengan anggaran kalau gak berani menerapkan e-Budgeting di Pasuruan,” tambah Lujeng.
Dijelaskan, ide tentang e-budgeting ini mendesak untuk direalisasikan. Yang menolak melaksanakan pembahasan anggaran secara elektronik sudah patut dicurigai. “Yang ogah-ogahan, diyakini punya kepentingan mengutil APBD untuk kepentingan di luar skala prioritas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan rakyat,” urainya.
Selain itu, kata Lujeng, pembahasan anggaran daerah secara elektronik ini bisa eminimalisir saling tuding antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan kerangka anggaran. “Sudah tidak ada lagi saling tuduh, siapa yang memangkas atau menyembunyikan anggaran, tidak ada saling tuding siapa membegal program siapa,” paparnya.
Menurut Lujeng, yang getol menolak e-budgeting pasti masih berhasrat untuk main plotting dan lain sebagainya.
Seperti yang diberitakan, Rusdi Sutedjo mengaku kecewa dengan kinerja Pemkab Pasuruan. Kekecewaan itu ia ungkapkan usai rapat Paripuna pengesahanan P-APBD 2022 di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Kamis (29/9/2022) sore.
Menurutnya, dalam pembahasan APBD perubahan banyak anggaran yang tidak masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Banyak anggaran siluman yang berkeliaran. Tidak ada di SIPD sebelumnya, tapi tba – tiba muncul dalam pembahasan APBD perubahan,” kata Rusdi.
Karena itulah ia mengusulkan pembahasan APBD 2023 dilakukan secara elektronik untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi penggunaan anggaran. “Pembahasan secara elektronik itu harus dilakukan, kenapa? Agar ke depan tidak ada lagi anggaran siluman berkeliaran, seperti yang terjadi sekarang,” paparnya. ****
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
