tribunwarta.com – Bupati Meranti, Muhammad Adil mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas di tempatnya yang mengecil. Padahal sumur minyak di daerahnya semakin bertambah, tetapi keberadaannya tidak dinikmati masyarakat setempat.
Adil mengatakan Kepulauan Meranti sudah menghasilkan minyak sejak 1973 di mana terdapat 222 sumur. Total itu setelah memperhitungkan penambahan 13 sumur di tahun ini dan 19 sumur lagi pada 2023.
“Bagaimana cara perhitungannya (DBH) ya tidak pas. Hampir 8.000 barel per hari, mulai bulan 6 semenjak konflik Rusia-Ukraina harga minyak naik, tapi kok DBH turun,” kata Adil dalam Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, dikutip Senin (12/12/2022).
Untuk itu, Adil meminta kepada pemerintah pusat agar menghentikan saja pengeboran minyak di Meranti. Pasalnya kegiatan itu juga tidak dinikmati oleh masyarakat di daerahnya.
“Meranti itu targetnya 2023 9.000 barel per hari. Jadi kalau seandainya kami naik, penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti. Jangan diambil lagi minyak di Meranti, tidak apa-apa kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap sama pusat,” tegasnya.
“Ada 103 sumur (minyak) di Meranti sudah kering diambil oleh pusat, tidak tahu saya untuk di mana. Sekarang tinggal beberapa lagi kira-kira,” tambahnya.
Adil menyebut saat ini terdapat 25,68% penduduk miskin ekstrem di Riau yang sebagian besar berada di Meranti. Tingginya angka kemiskinan itu dianggap karena minimnya manfaat yang diterima masyarakat setempat melalui DBH dari pengeboran minyak.
Sekadar informasi, saat ini produksi minyak di Meranti hampir tembus 8.000 barel per hari dan menerima DBH sebesar Rp 114 miliar tahun ini. Adil pun mempertanyakan pembagian DBH tersebut hingga menyebut Kementerian Keuangan berisi iblis atau setan.
“Sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu juga tidak dihadiri yang kompeten, yang hadir waktu itu staf tidak tahu lah. Sampai waktu itu saya ngomong, ‘ini orang keuangan isinya setan atau iblis’, tuturnya.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman menanggapi kemarahan Bupati Meranti terkait pembagian DBH yang dianggap tidak sesuai. Lucky mengatakan Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.
Luky menyebut pembagian DBH tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tetapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.
“Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang US$ 100 dollar per barel, dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah,” ujar Luky dikutip dari situs resmi Pemkab Meranti.
