“Ini ada kaitan dengan pertahanan kedaulatan informasi negara, serta bagaimana kita akan survive mengarungi era digital ke depan,” ujar Pratama kepada Media Indonesia, Senin, 12 September 2022.
Ia mengatakan kedaulatan digital negara bisa diinjak-injak karena Indonesia belum mempunyai regulasi yang mengatur. Ia mengatakan perlindungan data pribadi dari peretasan memiliki efek luar biasa.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Tidak hanya pada pemilik data pribadi, tapi juga ke negara, industri dan jauh lebih besar lagi,” ungkap dia.
Ia mengatakan beberapa negara sudah memiliki payung hukum guna menghadapi era digital. Misalnya, Korea Selatan dan Uni Eropa yang mengeluarkan General Data Protection Regulation (GDPR).
Selain upaya mengurangi kebocoran data akibat peretasan, payung hukum ini bertujuan mengurangi eksploitasi data untuk ekonomi. Serta, menghadapi kegiatan intelijen dari negara lain.
“Karena saat ini data begitu berharga, bahkan menjadi senjata tersendiri dalam kehidupan global,” papar dia.
Terkait peretas Bjorka yang tengah jadi sorotan, Pratama menilai masyarakat harus mengakui bahwa baru kali ini kebocoran data menyita perhatian publik dengan luas. Insiden ini harus jadi momentum perbaikan.
Menurut dia, aksi seperti Bjorka bisa dilakukan siapa saja, dan akan sulit mendeteksi pelakunya. Jadi, harus ada pendekatan teknis maupun intelijen dalam menghadapinya.
“Karena bila mentok ditelusuri sulit, mau tidak mau penelusuran harus lewat informasi dari banyak pihak tentang siapa Bjorka ini. Yang bisa dilakukan pemerintah secara pararel adalah melakukan perbaikan di semua kementrian dan lembaga negara,” tambahnya.
Pemerintah dinilai perlu tetap mengungkap peretas Bjorka. Termasuk, penyuplai informasi dan data yang dibocorkan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui sejumlah dokumen negara bocor. Hal itu diungkapkannya merespons kemunculan peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka di internet.
“Saya pastikan itu memang terjadi tapi tidak ada rahasia negara. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul,” kata Mahfud di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 12 September 2022.
(AGA)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
