Ragam Insentif Pemerintah Diharap Dorong Pencapaian Target Lifting Migas

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemberian berbagai insentif pemerintah diharapkan dapat mendorong pencapaian target lifting migas sebesar satu juta barel per hari (BPH) dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.
 
“Dengan insentif diharapkan dapat mendorong perusahaan kontraktor kontrak kerja sama untuk meningkatkan produksinya target dapat tercapai pada 2030,” katanya, dilansir Antara, Kamis, 28 Juli 2022.

Beberapa insentif ini berupa:

1. Penundaan sementara pencadangan biaya kegiatan pascaoperasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR) dan pengecualian PPN LNG.
2. Pembebasan biaya pemanfaatan barang milik negara yang digunakan untuk kegiatan hulu migas.
3. Penundaan atau pengurangan hingga 100 persen pajak-pajak tidak langsung.
4. Penerapan insentif investasi.
5. Penerapan volume gas yang dapat dijual dengan harga pasar.

Pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan, yakni:

1. Optimalisasi produksi lapangan existing.
2. Transformasi resources to production.
3. Peningkatan teknologi bersih seperti carbon capture and storage/carbon capture utilization and storage.

Airlangga menuturkan, kebijakan dan insentif tersebut diberikan untuk mendorong peningkatan produksi migas, mengingat industri ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
 
Terlebih lagi, kondisi global saat ini penuh ketegangan termasuk mengalami krisis energi yang menunjukkan ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar energi fosil berupa minyak dan gas bumi masih tinggi.
 

Sektor hulu migas dorong industri lokal

Menurut dia, sektor hulu migas dapat mendorong industri penunjang lokal untuk tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan penggunaan produk dalam negeri sehingga perekonomian nasional dan daerah semakin meningkat.

Hal itu dapat diwujudkan dalam keterlibatan industri hulu migas secara langsung terhadap peningkatan P3DN sehingga semakin meningkatnya kemampuan pemasok lokal, maka industri ini semakin efisien.
 
Tak hanya itu, kontraktor migas juga perlu menetapkan standar tinggi bagi rekanan yang menjadi mitranya sedangkan industri penunjang lokal perlu meningkatkan kapasitas agar mampu memenuhi standar kualitas tersebut.
 
Peningkatan kualitas ini terutama terkait dengan faktor keamanan agar mampu bersaing dengan perusahaan asing seiring salah satu karakter industri hulu migas adalah berisiko tinggi.
 
Upaya tersebut akan mendukung transformasi industri hulu migas Indonesia yang bertujuan menciptakan value added dan value creation sehingga menjadi solusi bagi para Kontraktor Kerja Sama migas.
 
Nantinya, Kontraktor Kerja Sama migas dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan memenuhi standar kualitas dan keselamatan serta harga yang ekonomis agar mampu memenuhi titik keekonomian yang tepat.
 
Sementara SKK Migas diharapkan dapat tetap menjadi pendorong tumbuhnya hulu migas terutama dalam melakukan perencanaan, pengawasan hingga evaluasi termasuk terhadap tumbuhnya industri penunjang dalam negeri.
 
“Sebagai sektor yang padat modal, maka potensi perputaran ekonominya menjadi sangat besar yang menjadi titik tolak tumbuhnya perekonomian nasional,” kata Airlangga.
 

(AHL)