tribunwarta.com – JAKARTA – Pemerintah akan menggelontorkan belanja negara Rp 3.061,2 triliun untuk menghadapi tantangan gejolak dan pelemahan ekonomi dunia 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci belanja negara yang tertera dalam APBN 2023 terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.
Adapun belanja pendidikan dan kesehatan tersebut terdiri dari pemerintah pusat Rp 237,1 triliun dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp 305,6 triliun, dan pembiayaan untuk pendidikan Rp 69,5 triliun.
Belanja kesehatan di tahun depan sebesar Rp 178,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 118,7 triliun dan melalui Transfer ke Daerah (TKD) Rp 60 triliun.
Selanjutnya perlindungan sosial, karena APBN pelindung masyarakat atau shock absorber, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 476 triliun. Dimana belanja pemerintah pusat untuk bansos dan subsidi sebesar Rp 454,7 triliun dan TKD Rp 17 triliun, serta pembiayaan Rp 4,3 triliun.
“Tantangan tahun depan berhubungan pangan dan energi direspons APBN. Ketahanan pangan Rp 104,2 triliun dari Rp 94 triliun tahun ini. Pemerintah pusat membelanjakan Rp 81,7 triliun dan TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) Rp 22,5 triliun,” jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, untuk ketahanan energi termasuk untuk menjaga masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian harga energi dengan subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp 341,3 triliun.
Adapun pembangunan infrastruktur diarahkan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN) termasuk IKN dan penguatan hilirisasi yang membutuhkan dana sebesar Rp 392,1 triliun. “Pemerintah pusat belanja Rp 211,1 triliun dan TKDD sebesar Rp 95 triliun, serta pembiayaan BUMN-BUMN di bidang konstruksi akan dapat alokasi signifikan mencapai Rp 86 triliun. Belanja di pertahanan dan keamanan Rp 316,9 triliun,” ujarnya.
