Marak Tambang Ilegal Punya Beking Ngeri, Menteri ESDM Mau Bentuk Ditjen Baru

Marak Tambang Ilegal Punya Beking Ngeri, Menteri ESDM Mau Bentuk Ditjen Baru

tribunwarta.com – Kemunculan tambang ilegal masih marak terjadi di berbagai daerah. Bahkan, dalam sepekan terakhir isu tambang ilegal dengan ‘bekingan’ besar di Klaten, Jawa Tengah jadi buah bibir.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) punya senjata untuk memerangi tambang ilegal. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan pihaknya berencana membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menertibkan pelanggaran hukum di sektor ESDM, termasuk tambang ilegal.

“Kita sendiri sekarang sedang proses membentuk Direktorat Gakkum, penegakan hukum. Ke depannya kita akan ada otoritas untuk tertibkan itu semua,” ungkap Arifin Tasrif di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).

Arifin bilang direktorat baru itu dalam proses dan diharapkan bisa berjalan efektif pada kuartal I-2023. “Kita harapkan kuartal I tahun depan sudah bisa jalan, ini sekarang sudah proses,” ujarnya.

Perihal tambang pasir ilegal di Klaten yang menjadi pembicaraan beberapa hari terakhir, Arifin menjelaskan sampai kini pihaknya masih menunggu hasil penelusuran inspektur tambang yang diturunkan Kementerian ESDM untuk mengungkap masalah di balik tambang ilegal.

“Tambang ilegal, kita sudah turunkan inspektur tambang di sana untuk identifikasi masalah yang ada di sana. Ini kan masalahnya pengawasan, apalagi kan sekarang izin batu dan pasir ada di daerah langsung,” ungkap Arifin.

Yang jelas, Arifin menegaskan apabila benar ada tambang ilegal artinya operasional tambang tersebut telah melanggar hukum dan harus diproses.

“Di area yang ditambang tidak sesuai persyaratan hukum, maka harus hadapi konsekuensi hukum. Maka harus koordinasi sama daerah karena dampak kerusakannya parah nantinya,” sebut Arifin.

Dia juga mewanti-wanti tambang ilegal bisa merusak lingkungan, menyebabkan banjir, dan merusak lahan.

“Kalau izin pertambangan kan mensyaratkan kalau sudah pertambangan harus ada reklamasi. Kalau yang ilegal ini kan yang sebabkan banjir dan lahan yang rusak. Jadi kita lewat inspektur tambang akan koordinasi dengan daerah langkah pengamanan daerah,” sebut Arifin.

Ada kisruh beking tambang disorot Ganjar. Cek halaman berikutnya.

Sebelumnya, isu tambang ilegal ramai di tengah publik setelah beberapa pejabat bicara soal tambang liar di Klaten, mulai dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, Bupati Klaten Sri Mulyani, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kehebohan itu berawal saat seorang netizen mengunggah informasi adanya aktivitas penambangan pasir ilegal yang terjadi di Kabupaten Klaten melalui akun Twitter.

Dia juga meminta agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming melaporkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gibran menanggapi laporan itu dengan mengatakan ada ‘beking’ ngeri di balik tambang-tambang ilegal tersebut.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan membuat desk laporan pengaduan masyarakat untuk mengatasi persoalan tambang ilegal. Bahkan, Ganjar akan menggrebek tambang pasir ilegal di Klaten, Jawa Tengah. Hal itu menjadi keputusan rapat koordinasi yang digelar dengan peserta dari kabupaten/kota.

“Saya usul konkret saja, kita kasih nomor handphone untuk melaporkan, setelah itu kita grebek bareng-bareng,” kata Ganjar dalam potongan video yang diunggah di akun Twitternya seperti dikutip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!