tribunwarta.com – JAKARTA, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkap sebanyak 52,9 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka tersebut lebih dari 75 persen identitas penduduk yang telah tergabung.
“Update NIK dengan NPWP, sampai 15 November 2022 pukul 14.55 WIB, sudah ada 52,9 juta lebih NIK yang telah terintegrasi dengan NPWP. Jadi, kalau kita presentasekan itu sudah lebih dari 75 persen,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor dikutip dari Antara, Rabu (30/11/2022).
Neil menambahkan, penerapan format baru ini telah dimulai sejak Juli 2022. Nantinya, sampai 31 Desember 2023 layanan administrasi perpajakan dilakukan secara terbatas untuk penggunaan NIK dan NPWP dengan format 16 digit.
“Bahwa ini akan terintegrasi, ini masih bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak (WP) sampai 31 Desember 2023,” kata dia.
Integrasi data kependudukan dengan NPWP format 16 digit akan dilakukan hingga akhir tahun depan, sehingga bakal semakin banyak NIK yang valid berlaku sebagai NPWP.
“Ini masih akan bisa dimanfaatkan oleh WP sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, di beberapa sosialisasi sudah sering kita lakukan,” ucap Neil.
Editor : Aditya Pratama
