“Amerika Serikat mengutuk upaya penipuan Rusia untuk menganeksasi teritori berdaulat Ukraina,” tegas Biden, dikutip dari laman Politico pada Jumat, 30 September 2022.
“Rusia melanggar hukum internasional, menginjak-injak Piagam PBB, dan menghina negara-negara damai di seluruh dunia,” sambungnya.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Biden mendeskripsikan klaim Rusia atas empat wilayah Ukraina sebagai sebuah langkah “palsu” dan “tidak memiliki legitimasi.” Ia juga mengumumkan serangkaian sanksi ekonomi yang akan dijatuhkan kepada semua individu dan entitas Rusia yang terlibat dalam langkah aneksasi di Ukraina.
“Kami akan menyerukan komunitas internasional untuk mengecam langkah semacam dan membuat Rusia bertanggung jawab atas perbuatannya,” tutur Biden.
“Dan kami juga akan terus menyalurkan sejumlah perlengkapan kepada Ukraina agar mereka dapat membela diri,” lanjutnya.
Pesan keras terhadap Rusia kembali ditekankan Biden dalam pidato penanganan Badai Ian di AS. Ia sekali lagi menegaskan pernyataannya seputar kecaman terhadap “kata-kata dan ancaman sembrono Putin,” yang dianggapnya sebagai pertanda bahwa orang nomor satu di Rusia itu sedang “kerepotan” menangani perangnya di Ukraina.
“Pemerintah Amerika Serikat dan dunia tidak akan pernah mengakui hasil referendum palsu ini, dan Putin juga tidak akan bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja,” sebut Biden.
“Amerika bersiaga penuh bersama mitra-mitra NATO dalam melindungi setiap inci dari wilayah NATO. Setiap incinya. Jadi, Tuan Putin, jangan salah mengartikan ucapan saya. Setiap incinya,” tegas presiden ke-46 AS itu.
Baca: Umumkan Pencaplokan 4 Wilayah Ukraina, Putin: Selamanya Milik Rusia
Kementerian Keuangan AS telah mengumumkan serangkaian sanksi terbaru untuk sejumlah pejabat tinggi Rusia, termasuk anggota legislatif dan jajaran petinggi bank sentral. AS mengingatkan akan adanya konsekuensi finansial berat bagi siapa pun yang mendukung langkah aneksasi.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa selain sanksi ekonomi, Washington juga akan memberlakukan larangan visa kepada 910 individu, termasuk anggota militer Rusia dan Belarusia.
(WIL)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
