Merdeka.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (29/7). Hal ini dalam rangka silahturahmi kebangsaan.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu akan memimpin rombongan PKS, bersama Sekretaris Jenderal Habib Abu Bakar Alhabsyi, Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman, Ketua DPP Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah Ali Akhmadi, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati, para Wasekjen dan Kantor Staf Presiden PKS.
Ketua DPP PKS Bidang Humas, Ahmad Mabruri mengatakan, kunjungan ke PP Muhammadiyah dalam rangka menguatkan jalinan kebangsaan yang dirajut PKS dengan berbagai elemen.
Syaikhu saat berkunjung ke Yogyakarta beberapa waktu lalu, sudah melakukan hubungan silaturahmi ke PP Muhammadiyah. Kala itu dia ditemui langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.
Mabruri menyebut kunjungan ke PP Muhammadiyah kali ini adalah kunjungan lanjutan sebagai bagian dalam meminta masukan dan nasihat atas kondisi dan situasi kebangsaan
“Sebagai partai yang membawa misi pelayanan tentunya memiliki kesamaan dengan ruh Muhammadiyah yang menerapkan spirit Al Maun. Sebab itu sebagai partai yang lahir di era reformasi, PKS amat perlu untuk meminta nasihat dan masukan dari PP Muhammadiyah, cendekiawan Muhammadiyah agar PKS bisa terus bersama memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan dengan jalur masing-masing,” katanya dalam keterangannya, Jumat (29/7).
PKS juga akan meminta nasihat kepada PP Muhammadiyah. Salah satunya terkait Pemilu 2024 agar tidak terjadi polarisasi di masyarakat.
“Selain itu PKS juga meminta masukan terkait proses penyelenggaraan pemilu 2024 kepada PP Muhammadiyah agar ke depannya tidak terbagi polarisasi dua kutub pasca Pemilu seperti yang terjadi usai Pemilu 2019 sebab energi bangsa ini akan terkuras dan akan terus dihabiskan pada hal tidak substansial karena terjadi polarisasi sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019,” tutup Mabruri.
Baca juga:
PKS Nilai Ide Bagus Peserta Pemilu Boleh Kampanye di Kampus
PKS Akui Komunikasi dengan Demokrat dan NasDem Paling Maju
MK Sentil PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen Padahal Ikut Bahas UU Pemilu
PKS Gugat PT 20 Persen agar Tak Timbulkan Perpecahan Seperti Pilpres 2014 dan 2019
Sidang Uji Materi Ambang Batas Presiden, MK Minta PKS Lengkapi Berkas Gugatan
PKS Minta Kegiatan di Dukuh Atas Diawasi Ketat: Agar Tidak Disusupi Peredaran Narkoba
PKS: Seluruh Warga Negara Wajib Menjaga dan Memajukan NKRI
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
