“Perlu atau tidak Pak Mardiono (Plt Ketum PPP Muhammad Madiono) komunikasi dengan KIB itu kewenangan politik dia, yang tidak bisa diintervensi. Mungkin dia ada kepentingan politik komunal untuk membawa PPP ke depan,” kata pengamat politik dari Universitas Veteran Jakarta, Danis T S Wahidin, Rabu, 14 September 2022.
Baik Mardiono atau Airlangga ditemui di kesempatan berbeda memang menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam koalisi. Namun, komunikasi diperlukan agar KIB tetap berjalan harmonis.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
“Dan kalau Pak Mardiono belum membangun komunikasi, itu artinya dia ada rencana politik yang berbeda dengan Pak Suharso Monoarfa yang lebih pro terhadap KIB, dan memiliki fokus yang sama,” kata Danis.
Di sisi lain, Mardiono memastikan PPP bakal mnejadi tuan rumah pada pertemuan KIB yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Pertemuan itu bahkan akan berlangsung dalam waktu dekat.
Danis melihat dinamika politik yang dialami PPP maupun KIB adalah sebuah kewajaran dalam proses politik dan demokrasi. Apalagi, KPU belum menetapkan kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
“Peta politik koalisi ini kan tidak pernah final sebelum kemudian KPU menetapkan kandidat presiden dan cawapres. Apa yang terjadi di PPP, bentuk dari dinamika internal PPP menuju Pemilu 2024. Namanya parpol tidak bisa dilepaskan dari pemilu dan kepentingan elite dan konstituen,” kata pria yang juga menjabat sebagai Direktur Indodata ini.
Disharmonisasi, kata dia, akan mewarnai berbagai dinamika yang menemukan titik equilibrium. “Titiknya adalah koalisi figur-figur penting yang memiliki daya elektoral untuk kemudian masuk dalam kontestasi politik kebangsaan, yaitu Pemilu 2024,” tegas Danis.
Sementara itu, peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Aisah Putri Budiatri (Puput) mengungkapkan konflik internal PPP akan memberikan pengaruh terhadap sikap dan posisi partai dalam membangun koalisi politik. Hal itu disebabkan kondisi umum parpol di Indonesia yang cenderung menetapkan bergabung tidaknya dengan koalisi diputuskan oleh kesepakatan elite yang perpengaruh atau menjadi kunci dari partai tersebut.
“Oleh karena itu, ketika ada konflik internal yang mengubah posisi elite di internal partai seperti di PPP saat ini, langsung atau tidak langsung pasti mempengaruhi keputusan tersebut,” kata Puput.
Peta koalisi berubah
Puput menilai peta koalisi berpeluang berubah karena konflik di internal PPP. Elite partai berlambang Ka’bah itu sangat mungkin bakal mengubah strategi untuk menghadapi Pemilu 2024, termasuk dalam hal koalisi.
“Konflik internal PPP akan mengubah peta politik internal PPP karena elite kunci akan bergeser. Keputusan terkait dengan koalisi menuju Pemilu 2024 juga bisa jadi akan dipikirkan ulang oleh elite kunci baru,” ucapnya.
Menurut Puput, kendati PPP memutuskan tetap berada di barisan KIB, kinerja PPP tidak akan maksimal karena masih terganjal persoalan internal. Polemik pelengseran Suharso Monoarfa dari kursi ketua umum diyakini masih akan berlanjut.
“Dalam konteks konflik masih berlangsung dan masih panjang langkah perdamaian internal partai maka gerak PPP untuk berkiprah dalam kerja koalisi bisa jadi akan stagnan karena partai sibuk dengan persoalannya sendiri. Apalagi, PPP juga harus menyiapkan berkontestasi dalan Pemilu 2024 dan menyiapkan diri untuk pileg,” tegas dia.
(JMS)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
