Disinyalir adanya kontrol kekuasaan politik dalam pergantian tersebut. Hal itu dapat diduga ketika melihat kecepatan pengesahan SK Kemenkumham yang hanya memakan waktu 5 hari.
“Dengan demikian, polemik ‘amplop Kiai’ bukanlah trigger utama, melainkan hanya momentum percepatan yang tepat untuk mendepak Suharso dari posisi Ketum PPP. Situasi ini menjadi peringatan serius bagi rapuhnya soliditas KIB. Prediksi KIB layu sebelum berkembang seolah akhirnya terkonfirmasi. Bahkan, sejumlah informasi spekulatif menganbarkan bahwa operasi politik pendongkelan pimpinan partai KIB yang lain, belakangan ini juga kian menyeruak. Salah satu partai yang patut mengantisipasi ini adalah Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto,” kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A Khoirul Umam kepada wartawan, Jakarta, Senin, 12 September 2022.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Umam melandasi analisisnya dengan fakta bahwa mantan Ketum PPP Suharso Monoarfa dan Plt Ketum PPP Mardiono sama-sama berada di dalam struktur pemerintahan. Suharso sebagai Menteri Bappenas dan Mardiono sebagai anggota Wantimpres. Umam menengarai kemungkinan adanya kekuatan politik yang tampaknya terhalang keputusan politik Suharso yang memilih bergabung dengan KIB.
“Besar kemungkinan hal ini terkait dengan keputusan PPP ikut membentuk sekoci politik bernama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dikabarkan dipersiapkan untuk nama tokoh potensial yang tidak direstui partai asalnya,” kata Umam.
Menurut dia, meski Mardiono disebut sebagai juru runding utama PPP pada KIB, hal itu tidak menjamin sepenuhnya ketetapan pilihan politik partai berlambang Ka’bah tersebut dalam KIB. Kepemimpinan baru PPP diprediksi menempuh jalan yang bisa jadi berbeda dengan saat ini.
“Karena itu, meski Plt Ketum PPP Mardiono merupakan juru runding terdepan PPP di KIB, namun mencermati dinamika politik pascapemberhentian Suharso ini, kemungkinan besar ada koreksi total terhadap pilihan koalisi PPP,” tegas Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina Jakarta itu.
Umam menegaskan bagaimanapun pilihan PPP untuk mendukung capres-cawapres pada Pilpres 2024 juga akan memengaruhi eksistensi partainya ke depan.
“Problemnya, jika pasangan capres-cawapres yang diusung nantinya ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai karakter politik islam yang mengakar di basis pemilih loyal PPP dan jaringan pesantren tempatnya bernaung, maka hal itu bisa membahayakan keberlangsungan eksistensi PPP ke depan. Jadi, dibutuhkan kerja keras karena jika PPP kehilangan satu atau dua saja kursi di DPR maka Pemilu 2024 akan menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elite partai Senayan,” tegas dia.
Suara kader
Sementara itu, pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan akan sulit untuk menerka arah politik Plt Ketua Umum DPP PPP Mardiono dalam membangun koalisi. Sebab, sebagai ketua baru pasti besar harapan kader PPP untuk didengar aspirasi mereka.
“Belum tentu juga bahwa bergabungnya PPP ke KIB, punya dukungan kuat kader di bawah. Jangan-jangan itu batu loncatan kenapa kemudian Suharso itu di-impech. Bisa jadi karena Suharso banyak mengambil keputusan personal, salah satunya tidak melibatkan kader,” kata Dedi dihubungi terpisah.
Baik Suharso maupun Mardiono, kata Dedi, sama-sama berada di lingkaran elite yang tidak dekat masa akar rumput. Namun, sebagai Plt Ketum baru pasti banyak harapan kader PPP untuk lebih didengar
“Kalau kemudian itu terjadi maka Mardiono mau tidak mau harus ikut keinginan kader PPP dan keinginan itu sudah pasti berlawanan dengan apa yang diinginkan Suharso,” kata Dedi.
Sosok bekas Ketum PPP, Suharso Monoarfa sendiri dikenal dekat dengan petinggi parpol KIB lain seperti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maupun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Tetapi kalau dilihat kapasitas Mardiono dan Suharso, artinya PAN dengan Golkar mungkin sudah lebih nyaman dengan Suharso dibanding dengan kepemimpinan yang baru ini,” kata Dedi.
Namun, dalam kesempatan lain Mardiono menyampaikan komitmennya untuk tetap berada di KIB. “Saya ada di situ, sudah tentu apa yang menjadi pergantian kepemimpinan di PPP ini tentu tidak akan memengaruhi KIB itu,” kata Dedi.
Dengan Plt Ketum yang baru, ditambah suara kader atau akar rumput, Dedi melihat ada kemungkinan PPP keluar dan mencari koalisi baru. “Mungkin PPP bisa saja akan keluar dari KIB dan menggalang koalisi yang baru, ditambah KIB tidak memiliki tokoh berpengaruh dan menjadi simbol untuk merekatkan mereka bertiga,” tegas Dedi.
(JMS)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
