Merdeka.com – Tiga partai politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Golkar, PPP dan PAN bersama-sama mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU pada Rabu (10/8). Kekompakan tiga partai ini memperlihatkan sinyal KIB masih solid.
Namun, KIB akan mendapatkan ujian besar menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden.
“Saya membaca mereka relatif solid, relatif masih menjaga kebersamaannya,” ungkap Pakar politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro kepada wartawan, Rabu (10/8).
Namun, KIB bisa menghadapi ujian dengan membuat kesepakatan di internal KIB. Menurut Zuhro KIB bisa bersepakat kepada satu nama misalnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang telah mendeklarasikan sebagai calon presiden.
“Kayaknya bisa saja disepakati capresnya dari dia, bertiga bersepakat, salah satu dari kader berarti adalah Airlangga Hartarto. Baru untuk mendongkrak diambil dari luar. Itu kan kesepakatan yang tidak bisa tanpa bumbu-bumbu, mengaitkan dengan masalah dana dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, KIB masih mungkin bertambah anggota baru. Misalnya NasDem, PKS dan Demokrat bila gagal membentuk koalisi untuk Pilpres 2024.
“Yang memang belum deklarasi kan tiga partai, NasDem, PKS, Demokrat. PDIP memang sendiri, solo. Jadi menurut saya mungkin itu, kita tidak tahu wajah depan dan wajah belakang. Jangan-jangan NasDem bertiga sama Demokrat dan PKS sudah ada deal begitu, cuma belum dikerucutkan. Kalaupun juga tidak terjadi, tidak ketemu komitmennya, kalaupun hijrah, mereka akan ke KIB,” jelas Zuhro.
Apalagi tiga partai tersebut juga tidak ada resistensi untuk bergabung dengan partai di KIB.
Bergabungnya NasDem, Demokrat, dan PKS juga didukung kemiripan ideologi. Beberapa partai memiliki induk sama seperti Golkar, NasDem dan Demokrat. Sementara PKS tercatat pernah koalisi dengan Demokrat dan Golkar.
“Sebetulnya NasDem dan Golkar kan satu induk, Demokrat juga. Yang tidak dengan PKS, tapi PKS kan lama juga berkoalisi dengan Demokrat dengan Golkar di era Pak SBY,” jelasnya.
Zuhro menilai publik perlu mendorong agar terjadi tiga pasangan capres-cawapres atau lebih. Hal itu berguna untuk menghindari polarisasi seperti saat Pilpres 2019.
“Nanti bergumpal lagi kita terjadi perpecahan lagi, disharmoni lagi, lalu menghalalkan segala cara lagi. Rusak kita ini,” kata Zuhro.
“Kita harus dorong jangan cuma dua pasangan calon, jangan bergerombol. lebih dari tiga paslon tidak apa-apa. Biar saja berputar dulu. Karena kita tidak terbiasa head to head, keras sekali,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, KIB melakukan pendaftaran peserta Pemilu 2024 pada Rabu (10/8). Tiga ketua umum KIB yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa tiba berjalan beriringan menuju KPU untuk mendaftarkan partai masing-masing.
Dalam kesempatan ini, Airlangga menegaskan, KIB punya semangat untuk menyambut pesta demokrasi. KIB mendorong pemilu digelar secara jurdil, demokratis dan tanpa isu primordial yang memecah belah bangsa.
“Kami memiliki semangat yang sama untuk menyambut pesta demokrasi yang akan diselenggarakan dalam Pileg dan Pilpres 2024. Ini adalah Pemilu yang ke-13 yang dilaksanakan di Indonesia. Kami juga mendorong untuk pemilu yang dilaksanakan secara jurdil, demokratis dan tidak menggunakan isu-isu primodial yang akhirnya hanya memecah belah bangsa. Kita memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas politik. Karena dengan stabilitas politik maka pembangunan dapat terus dilakukan. Oleh karenanya pemilu harus dilaksanakan sesuai jadwalnya yaitu di bulan Februari 2024,” kata Airlangga.
[cob]
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
