Indonesia Dinilai Perlu Dorong Jepang Beralih Jadi Produsen Kendaraan Listrik

Jakarta: Pemerintah Indonesia dinilai perlu mendorong Jepang beralih menjadi produsen kendaraan listrik. Sebab, sepanjang Negeri Sakura itu bertahan dengan produksi mobil berbahan bakar fosil maka sulit bagi Indonesia menerapkan energi baru terbarukan.
 
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan ada dua kunci sektor untuk menggalakkan energi bersih terbarukan. Yaitu kelistrikan dan otomotif. 

“Kalau Jepang mungkin lebih baik dalam konteks atomotif bagaimana kemudian ke depan Jepang akan moving ke mana terkait industri otomotifnya, karena sejauh ini mereka belum entry ke market mobil listrik. Justru Tiongkok dan Korea, sementara dominasi mereka di pasar Indonesia cukup besar. Sepanjang mereka masih bertahan di konvensional relatif berat bagi Indonesia,” kata Komaidi di Jakarta, Rabu, 27 Juli 2022.

Komaidi mengingatkan selain menjaring investor asing, pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan industri otomotif secara keseluruhan. Di antaranya mobil yang sudah eksis termasuk infrastruktur penunjang seperti pabrik, bengkel, dan karyawannya.

“Ini pekerjaan rumah yang saya kira tidak sederhana, sekadar mengampanyekan pindah ke EBT, ada aspek-aspek lain yang sejauh ini belum disentuh,” kata Komaidi.

Transportasi publik

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyambut baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang telah menyediakan sejumlah bus TransJakarta berbahan bakar listrik. Inisiasi ini diapresiasi dan sebaiknya bisa didorong penggunaannya untuk daerah lain di Indonesia.
 

“Untuk peta Jakarta tidak begitu pesimis, SDM bagus, perencanaan bagus, dan yang mengawasi banyak. Di daerah itu tidak banyak peduli, padahal bisa sekali ditiru, pusat harus dorong ke daerah,” katanya.
 

Saat ini, ada 11 layanan Bus Rapid Transport (BRT) tersedia di seluruh Indonesia. “Di Surabaya akan ada dua koridor yang menggunakan bus listrik, begitu juga Bandung. Jadi, pemerintah daerah bisa mulai menggunakan bus listrik lewat BRT ini,” ujarnya.

Keberadaan transportasi publik yang layak sangat penting dalam perpindahan masyarakat. Pengguna kendaraan pribadi bisa beralih ke transportasi publik untuk mengurangi emisi.
 
Sementara itu, pemerintah juga diminta harus lebih aktif menyosialisasikan informasi dan layanan mobil listrik. Dari mulai manfaat, mitigasi terhadap kecelakaan, informasi penggunaan baterai, hingga studi penyediaan stasiun pengisian.
 
“Itu perlu disosialisasikan, jangan seperti dulu kita pakai gas, ternyata gagal karena SPBG-nya jauh,” kata Djoko.
 
Dia mengingatkan keberadaan transportasi listrik bukan hal baru di Indonesia. Di dataran tinggi Asmat, masyarakatnya sudah menggunakan mobil listrik. Artinya, kesempatan dan kemauan itu ada serta tinggal implementasi di lapangan.
 
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya bertemu dengan sejumlah petinggi perusahaan otomotif di Jepang. Dia bahkan mengantongi sejumlah komitmen investasi triliunan rupiah untuk produk kendaraan yang ramah lingkungan.
 
“Saya meyakini bahwa permintaan kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua di Indonesia maupun di kawasan ASEAN ke depan akan terus meningkat. Indonesia dapat dijadikan industrial base produksi Electric Vehicle (EV) untuk dipasarkan di kawasan ASEAN maupun di Indonesia sendiri,” kata Ketum Partai Golkar itu, Selasa, 26 Juli 2022.
 
Dunia mulai beralih dari memproduksi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik. Ini sejalan dengan kebijakan transisi energi Indonesia yang berkomitmen mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 serta Nationally Determined Contributions (NDCs) pengurangan emisi karbon 29 persen pada 2030.
 

(JMS)