tribunwarta.com – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyebut ke depan regulasi dan kebijakan fiskal perlu dibuat lebih fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi.
“Ke depan perlu dibicarakan terkait kebijakan yang principal baseuntuk mengantisipasi ketidakpastian, tetapi dengan memastikan penerapan good governance tetap berjalan,” katanya dalam Dialog Pakar “Peran APBN dalam Pemulihan Ekonomi” yang dipantau di Jakarta, Senin.
Ia pun mendukung keputusan DPR RI yang memperbolehkan pemerintah mengalihkan belanja jika dibutuhkan pada 2023dan inisiatif ini perlu diikuti oleh kepala daerah yang mengatur APBD.
“Ini penting, karena pemerintah daerah masih memiliki uang di perbankan. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengalihkan atau mengantisipasi risiko,” katanya.
Ia menyorotipemerintah-pemerintah daerah yang baru bergerak mendistribusikan anggaran untuk mengatasi inflasi ketika pemerintah menggelar lomba dan akan menghadiahi daerah yang menang dengan insentif.
“Pangan sempat deflasi karena berlomba menjadi daerah terbaik. Harusnya inisiatif ini ada di pemerintah daerah, bagaimana mereka mengalihkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.
Apalagisatu kebijakan pemerintah pusat tidak selalu bisa diterapkan di semua daerah di Indonesia karena karakteristik dan sektor unggulan di setiap daerah yang berbeda, katanya.
Pemerintah daerah pun bisa mencoba menerapkan anggaran yang berdasarkan pada prinsipal baseatau dapat diubah pengalokasiannya apabila terdapat perubahan kondisi dari yang sebelumnya diperkirakan.
“Kalau anggaran dipindah ketika kondisi sudah berubahatau kita tidak bisa antisipasi dan saat anggaran disetujui kondisinya berubah lagi, belanja bisa menjadi terhambat hingga selalu terjadi kelebihan anggaran,” ucap Aviliani.
