“Event ini akan memperkuat persatuan negara kami serta berkontribusi pada pembangunan kapasitas bangsa dan membangun proses perdamaian,” ujar Perdana Menteri Manasseh Sogarave, dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat 24 September 2022.
“Saya mengambil kesempatan ini kepada rekan-rekan kami yang membantu mempersiapkan kegiatan termasuk Tiongkok, yang mendanai banyak fasilitas untuk Pacific Games. Kemudian juga kepada Republik Indonesia, Australia, Papua Nugini dan Japan.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Lebih lanjut Sogarave, infrastruktur Pacific Games tengah mengubah kota-kota mereka dan membuka peluang baru untuk populasi kami yang relatif muda.
Hubungan Kepulauan Solomon dengan Tiongkok juga menjadi perhatian dari Perdana Menteri Sogarave. Dia mengingatkan bahwa hak untuk menjalin hubungan diplomatik antara negara-negara berdaulat adalah prinsip universal yang dimiliki oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Saya menyesalkan atas serangan kritik yang tidak beralasan dan salah tempat, informasi yang salah dan intimidasi yang menjadi sasaran negaranya karena meresmikan hubungan diplomatik dengan Tiongkok,”
“Keputusan kami untuk menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok konsisten dengan Resolusi 2758 Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971,” katanya, mengulangi seruan untuk menghormati kedaulatan dan demokrasi negaranya.
“Kami tidak akan menyelaraskan diri dengan Kekuatan eksternal atau arsitektur keamanan apa pun yang menargetkan negara kami atau negara berdaulat lainnya atau mengancam perdamaian regional dan internasional,” tegas Sogarave.
Lebih lanjut, ia mencatat bahwa negaranya bergabung dengan negara lain di benua Pasifik Biru, yang menandatangani Perjanjian Rarotonga, untuk mempertahankan Pasifik yang bebas nuklir. Dia kemudian mendorong negara-negara tenaga nuklir, penandatangan Perjanjian, untuk meratifikasinya, mengulangi seruan untuk penghapusan total bahan nuklir, senjata nuklir, dan aset militer bertenaga atom di Pasifik Biru.
Hambatan kelanjutan pembangunan berkelanjutan juga menjadi permasalahan. “Untuk negara-negara kurang berkembang seperti Kepulauan Solomon, kerentanan merupakan hambatan utama bagi pembangunan berkelanjutan,” ucapnya, mengacu pada tidak memadainya indikator untuk mengukur kerentanan.
Karena itu, PM Sogarave meminta semua Negara dan mitra untuk mendukung pengembangan dan adopsi indeks kerentanan multidimensi.
Menurut Sogarave, negara-negara Kepulauan Pasifik termasuk Kepulauan Solomon berada dalam mode pemulihan konstan dari bencana. Dia menyerukan pembentukan mekanisme keuangan global untuk pemulihan bencana untuk memberikan dukungan kepada negara-negara yang paling rentan.
“Mempertimbangkan tantangan ini, kawasan Pasifik telah mendeklarasikan ‘keadaan darurat iklim. “Sayangnya, kita melihat lebih banyak sumber daya dihabiskan untuk perang daripada memerangi perubahan iklim,” pungkasnya.
(FJR)
Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.
