SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI – Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri membuat terobosan untuk mendorong para wajib pajak semakin tertib dan taat membayar pajak. Salah satunya adalah menyediakan hadiah sebuah mobil bagi wajib pajak yang disiplin membayar pajaknya.
Kepala BPKAD Kota Kediri, Sugeng menjelaskan, pihaknya telah menciptakan berbagai inovasi yang memudahkan wajib pajak. Inovasi-inovasi itu di antaranya, penciptaan aplikasi Polling Android yakni metode pembayaran PBB berbasis android (online).
Juga inovasi layanan mobil keliling yang menyasar tempat-tempat umum, membuka layanan di pusat perbelanjaan seperti Kediri Town Square, Kediri Mall, dan Dhoho Plaza, undian berhadiah dengan hadiah utama mobil, memperbanyak channeling pembayaran, serta mengembangkan e-SPPT.
“Monggo masyarakat yang belum membayar pajak, segera membayar agar berpeluang mendapat kesempatan hadiah satu unit mobil,” ujar Sugeng, Minggu (25/9/2022).
Sugeng menambahkan, melalui inovasi-inovasi yang dilakukan maka capaian PBB dari tahun 2019 sampai 2022 selalu mengalami peningkatan. Diungkapkan, capaian realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Kediri 2022 nyaris 100 persen.
“Realisasi PBB Kota Kediri per Agustus 2022 sebesar 97,95 persen atau nyaris sempurna dengan nominal Rp 29,044 miliar,” ungkapnya.
Capaian itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 79,46 persen dengan nominal Rp 23,560 miliar atau meningkat sebesar 18,49 persen.
Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembangunan serta kemakmuran masyarakat. “Kepada wajib pajak yang belum melunasi PBB, diharapkansegera membayar,” imbaunya.
Dijelaskan Sugeng, saat ini metode pembayaran pajak semudah berbelanja online. Jumlah wajib pajak Kota Kediri di tahun 2022 sebanyak 94.754 orang. Diungkapkan, untuk mencapai target 100 persen yang telah ditetapkan Pemkot Kediri ada beberapa kendala, seperti masih kurangnya kesadaran wajib pajak yang menunda-nunda pembayaran, dan pendistribusian SPPT yang dinilai masyarakat lambat.
“Solusinya, kita adakan sosialisasi dan penyuluhan terus ke masyarakat dengan Dinas Kominfo untuk edukasi kepada masyarakat melalui media. Kemudian membuat aplikasi e-SPPT yang pada tahun 2023 siap digunakan,” urai Sugeng. *****
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
