tribunwarta.com – Digitalisasi layanan pelabuhan disebut dapat mengurangi korupsi yang berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT). Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, korupsi harus ditangani dengan mengubah sistem. Bukan lagi dengan mencari kesalahan orang lain dan berujung pada OTT.
“Pelabuhan harus dibangun secara digital, jadi meminimalkan praktik korupsi karena terblok oleh sistem yang kita bangun,” ujar Luhut dalam acara Green Port Awarding yang disiarkan virtual, Rabu (28/12/2022).
Pemerintah punya aplikasi digital bernama Inaportnet alias sistem aplikasi layanan kapal dan barang berbasis online. Catatan terakhir, ada 32 pelabuhan di Indonesia yang terhubung Inaportnet. Bila ditotal-total sudah terdapat 109 pelabuhan di Indonesia yang sudah menerapkan Inaportnet.
Rencananya pada 2023 Kementerian Perhubungan menargetkan dapat menambah lagi 151 pelabuhan yang menerapkan Inaportnet. Totalnya, akan ada 260 pelabuhan yang bakal masuk ke sistem Inaportnet.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Inaportnet merupakan salah satu aplikasi berskala nasional yang mengintegrasikan sistem informasi dari berbagai lembaga terkait maupun Badan Usaha Pelabuhan.
“Inaportnet menjadi salah satu Instruksi Presiden dalam upaya penataan ekosistem logistik. Untuk itu, saya minta komitmen dan konsistensi semua pihak terkait terhadap standar operasional (SOP) yang berlaku,” ujar Budi Karya saat menghadiri secara daring peluncuran (go live) penerapan aplikasi Inaportnet di 32 pelabuhan di Jakarta, Selasa (13/12/2022) lalu.
Lihat juga Video: Harapan Menko Luhut Tekan OTT dari Program SPBE
