SURYA.CO.ID, NGANJUK – Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) menjadi ancaman serius generasi muda Kabupaten Nganjuk. Hal itu menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba.
Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi mengatakan, saat ini persoalan narkoba merupakan hal yang bersifat urgent dan kompleks. Untuk itu perlu kerjasama antar lembaga dengan masyarakat dan komitmen dalam pemberantasan narkoba.
“Harus ada gebrakan, tidak seremonial saja. Di mana dimulai dari kolaborasi nantinya akan membentuk tim terpadu yang kuat dalam menangani dan mewujudkan Kabupaten Nganjuk dari ancaman narkoba,” kata Marhaen, Senin (19/9/2022).
Dikatakan Marhaen, rakor tersebut menjadi salah satu langkah pemda untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi antar lembaga dalam mengurangi resiko penanganan masalah narkoba di Nganjuk.
Dan pihaknya mengajak seluruh peserta yang hadir dalam rakor untuk berperan dalam memberantas peredaran barang haram tersebut di Kabupaten Nganjuk.
“Edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba harus diintensifkan. Masyarakat Nganjuk harus menjauh dari narkoba dan jangan pernah mencoba. Nganjuk bangkit tanpa narkoba,” tandas Marhaen.
Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nganjuk, AKBP Bambang Sugiharto mengatakan, Rakor tersebut ditujukan untuk berdiskusi serta mendengarkan pandangan dari instasi terkait terhadap penyelesaian narkoba.
Serta berperan dalam pengambilan kebijakan dan strategi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rangka menuju kabupaten/kota tanggap ancaman narkoba.
“Mari berdiskusi bagaimana tindak lanjutnya. Kami sengaja mengundang Bapak Bupati untuk melihat langsung bagaimana langkah-langkah yang dilakukan OPD, kepolisian, TNI untuk menaikkan tanggap darurat atas narkoba ini,” kata Bambang.
BNNK Nganjuk, menurut Bambang, juga mengharapkan seluruh OPD Nganjuk bisa membantu BNNK dalam melakukan kegiatan atau program yang bisa menghalau masuknya narkoba.
Setidaknya, ungkap Bambang, ada beberapa variabel yang menjadi penilaian. Pertama, Ketahanan Keluarga dengan indikatornya meliputi perilaku sehat, keeratan sosial, keharmonisan keluarga.
Kedua, Ketahanan Masyarakat yang indikatornya meliputi kesadaran hukum narkotika, partisipasi masyarakat, partisipasi lingkungan pendidikan (SMP, SMA, Perguruan Tinggi), dan partisipasi dunia usaha. Serta variabel Kewilayahan, Kelembagaan, dan Hukum.
“Variabel itulah yang kami harapkan agar dinas-dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lainnya membuat kegiatan yang berkaitan. Seperti Dinas Pendidikan dengan memberikan edukasi bahaya narkoba, Dinas Sosial dalam fasilitas edukasi kepada keluarga lewat petugas PKH,” tutur Bambang. ****
Artikel ini bersumber dari surabaya.tribunnews.com.
