tribunwarta.com – 100 ribu perawat yang tergabung dalam Royal College of Nursing di Inggris akan melakukan aksi mogok pada Kamis mendatang. Tujuannya memprotes soal gaji dan kondisi kerja yang buruk.
Aksi serupa juga direncanakan berlangsung pada 20 Desember. Namun, para perawat di Skotlandia sedang menegosiasikan soal tawaran gaji mereka.
Melansir dari CNN, Selasa (13/12/2022), mogok kerja ini adalah yang pertama kali terjadi dalam 106 tahun dalam sejarah berdirinya RCN, atau serikat perawat terbesar di Inggris.
Tindakan tersebut dipicu oleh krisis biaya hidup yang memangkas daya beli perawat hampir tiga tahun setelah dimulainya pandemi. Kondisi ini juga mendorong banyak orang ke tepi batas kemampuan mereka.
“Ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Billy Palmer, senior di Nuffield Trust, sebuah perusahaan riset kesehatan,
Sementara kelompok kecil staf perawat telah melakukan aksi tersebut sebelumnya. Layanan Kesehatan Nasional Inggris menyebut tidak melihat aksi serupa dengan jumlah ini sampai sekarang.
Dalam sejarahnya RCN punya kebijakan tidak ada pemogokan. Tahun 1995 aturan itu diubah, serikat mengizinkan pemogokan selama tidak mengganggu perawatan pasien.
“Keselamatan pasien selalu yang terpenting,” kata RCN di situsnya, menambahkan bahwa beberapa staf perawat akan terus bekerja selama pemogokan.
RCN telah berjanji untuk mempertahankan layanan kritis, termasuk perawatan kemoterapi dan dialisis, selama penghentian bulan ini.
Para perawat bergabung dengan ratusan ribu pekerja Inggris lainnya yang melakukan aksi mogok Desember ini, termasuk staf kereta api, pekerja pos, dan pengemudi ambulans.
Pangkal masalahnya adalah soal gaji yang dinilai gagal mengimbangi angka inflasi. Inflasi Inggris menyentuh level tertingginya dalam 41 tahun terakhir, yaitu 11,1% pada bulan Oktober.
Ini adalah gelombang kerusuhan industri terluas sejak “winter of discontent” yang terkenal di negara itu pada akhir 1970-an. Saat itu sejumlah besar pekerja, mulai dari pengemudi truk hingga penggali kubur, melakukan pemogokan.
Kekacauan telah mendorong Perdana Menteri Rishi Sunak untuk memperingatkan bahwa undang-undang baru yang membatasi aksi mogok sedang dalam proses.
