“Sudah diputuskan, pemerintah tidak akan ikut campur,” kata Menpora di sela pengarahan terhadap atlet binaan Universitas Semarang (USM) di Semarang, Minggu.
Menurut dia, pemerintah tidak akan mengintervensi pelaksanaan KLB sehingga pemerintah juga tidak memiliki harapan apapun dari yang dihasilkan nanti.
Ia menuturkan KLB merupakan kewenangan federasi sepak bola yang sudah diputuskan dan dipersilakan untuk dijalankan.
“Kita tunggu saja, apapun hasilnya,” tambahnya.
Baca juga: PSSI putuskan percepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa
Dalam kesempatan itu, Menpora memberikan pengarahan kepada mahasiswa yang merupakan atlet binaan USM.
Menprora mengapresiasi upaya USM dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tidak hanya dari sisi akademik.
“Tidak banyak perguruan tinggi yang memberikan kesempatan kepada atletnya, kebanyakan lebih banyak pada penekanan akademik,” katanya.
Sebelumnya, PSSI berencana menggelar KLB yang lebih cepat dari yang dijadwalkan.
Desakan kepada PSSI untuk segera menggelar KLB awalnya datang dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang dibentuk Pemerintah Indonesia menyusul terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 135 orang dan melukai ratusan lainnya.
TGIPF, dalam dokumen yang dikeluarkan pada 14 Oktober 2022 itu, merekomendasikan jajaran Exco PSSI, termasuk Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan, mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya ratusan korban, baik meninggal maupun luka-luka, akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan.
Baca juga: Mahfud MD nyatakan KLB PSSI sudah sesuai rekom TGIPF
Baca juga: PSSI minta LIB gelar RUPS
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Irwan Suhirwandi
COPYRIGHT © ANTARA 2022
Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.
