News  

Kasus Lukas Enembe, KPK Telisik Sejumlah Penggunaan APBD Provinsi Papua

Kasus Lukas Enembe, KPK Telisik Sejumlah Penggunaan APBD Provinsi Papua

Suara.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik sejumlah penggunaan APBD Provinsi Papua terkait kasus suap dan gratifikasi yang telah menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka.

Keterangan itu digali penyidik antirasuah setelah memeriksa saksi PNS Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi papua, Dius Enumbi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Lukas Enembe.

“Didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan distribusi penggunaan APBD Provinsi Papua,” kata Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dikonfirmasi, Kamis (20/10/2022).

Sementara itu, saksi lainnya Honorer Bendahara Pembantu Setda Papua, Nopiles Gombo batal diperiksa sebagai saksi. Ia, akan kembali dijadwalkan ulang.

Baca Juga:
KPK Lelang Tiga Bidang Tanah Hasil Rampasan Milik Terpidana Korupsi Eks Menpora Imam Nahrawi

“Tidak hadir. Tim penyidik melakukan penjadwalan ulang,” imbuhnya

Dalam perkara ini, KPK tengah menyiapkan kembali surat panggilan kedua untuk Lukas Enembe dalam kapasitasnya sebagai tersangka agar mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Proses pemanggilan Lukas Enembe sudah dilakukan penyidik antirasuah sejak 12 September 2022 di Kantor Mako Brimob Polda Papua. Namun, Lukas Enembe berhalangan hadir karena sedang sakit dan diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

Kemudian, KPK juga telah kembali melayangkan panggilan terhadap Lukas pada 26 September 2022. Lukas diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK. Namun, Lukas kembali tak hadir dan hanya diwakilkan oleh tim hukum dengan membawa surat penundaan pemeriksaan serta membawa rekam medis penyakit yang diderita oleh Lukas.

Minta Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Baca Juga:
KPK Jebloskan Bekas Bupati PPU Abdul Gafur ke Penjara

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengimbau Gubernur Papua Lukas Enembe untuk penuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK. Selain itu, Mahfud menegaskan, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang kini diselidiki KPK bukan rekayasa politik.


Artikel ini bersumber dari www.suara.com.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *