tribunwarta.com – Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperbanyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama sektor-sektor yang cukup diminati setelah pandemi untuk menggenjot pendapatan daerah di tahun 2023.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) tersebut mengatakan realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 masihRp67,3 triliun atau 86,56 persen dari target Rp77,8 triliun, walau realisasi ini naik sebesar Rp1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp65,6 triliun.
“Perlu difasilitasi lebih banyak lagi pelaku usaha UMKM terutama di sektor usaha yang cukup diminati pasca pandemi seperti kuliner, wisata, Industri makanan minuman skala kecil, jasa perhotelan, jasa sewa transportasi, periklanan, percetakan hingga sektor pakaian jadi,” kata Bhima dalam pesan singkatnya di Jakarta, Kamis.
Lebih lanjut, Bhima juga menyarankan Pemda DKI Jakarta untuk memprioritaskan pengendalian terhadap inflasi khususnya penyediaan pangan dengan melakukan kerja sama lebih luas antara BUMD bidang pangan dengan para petani di daerah penghasil pangan.
“Hal ini juga merupakan cara untuk memotong rantai pasok dan menjaga harga,” kata Bhima.
Hal lainnya yang perlu dilakukan Pemprov DKI adalah dengan mendorong peningkatan kesempatan kerja dengan menguatkan kolaborasi pelaku usaha dan pemerintah.
Sebelumnya, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dengan realisasi pendapatan daerah 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021.
Sementara, pada realisasi belanja daerah per 31 Desember 2022 terserap Rp64,9 triliun atau 84,32 persen dari anggaran Rp76,9 triliun. Realisasi ini naik sebesar Rp3,3 triliun dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2021 yang terserap sebesar Rp61,6 triliun.
“Pengelolaan APBD pada situasi pemulihan pandemi COVID-19 seperti pada tahun 2022 cukup menantang. Namun, dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan secara bijaksana, realisasi pendapatan dan serapan anggaran di DKI Jakarta pada 2022 alami kenaikan dibanding tahun lalu,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi, Kamis.
Michael menyebut bahwa kebijakan-kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan PBB-P2, penghapusan sanksi administratif pajak daerah, turut mendorong terjadinya kenaikan pada realisasi pendapatan 2022 Pemprov DKI Jakarta.
“Serapan anggaran tahun 2022 yang tercermin dalam pos belanja daerah ini, menunjukkan adanya geliat ekonomi di Jakarta yang terus tumbuh. APBD DKI Jakarta senantiasa dikelola secara andal untuk masyarakat dan dapat menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi Jakarta dan Indonesia,” ucap Michael.
