tribunwarta.com – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan meminta sektor kesehatan dan non kesehatan berkolaborasi dalam mencegah masalah stuntingatau tengkes dengan memperhatikan gizi masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Edi Sumantri saat membuka Aksi 7 Diseminasi Informasi Hasil Surveilans Gizi di Jakarta Selatan, Rabu.
“Perlu upaya kolaborasi dalam pencegahan masalah gizi baik intervensi spesifik dari sektor kesehatan dan juga intervensi sensitif dari sektor non kesehatan,” kata Edi.
Edi juga menuturkan bahwa masalah gizi di masyarakat terjadi dalam waktu yang lama dengan penyebab beragam. Mulai dari masalah ekonomi, sosial hingga kebiasaan pola hidup sehat.
Sehingga, kata Edi, konvergensi intervensi penanggulangan tengkes ini menjadi upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah gizi.
Selain itu,Edi juga menjelaskan mengenai surveilans gizi sebagai proses pengumpulan, pengolahan dan diseminasi informasi hasil pengolahan data secara terus-menerus dan teratur tentang indikator yang terkait dengan kinerja pembinaan gizi.
Hal ini guna mendapatkan informasi perkembangan status gizi dan capaian kegiatan pembinaan gizi di suatu wilayah, khususnya di kabupaten dan kota secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan.
Pelaksanaan surveilansgizi, kataEdi, yang secara periodik dan berkesinambungan setiap tahun merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan gizi. Pemantauan tersebut dapat menghasilkan informasi besaran masalah gizi dan tren status gizi penduduk dari waktu ke waktu.
“Data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan pengukuran dan validasi data status gizi dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kegiatan pembinaan gizi di suatu wilayah, khususnya di kota Jakarta Selatan,” ungkapnya.
Saat ini tingkat stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen. Diharapkan dengan adanya aksi konvergensi stunting ini target penurunan angkastunting 14 persen pada 2024 akan dapat tercapai.
