tribunwarta.com – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan pentingnya membangun jaminan yang manusiawi bagi setiap warga negara sebagai dasar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM).
“Pelaksanaan P5HAM, yaitu kesadaran mendalam tanpa upaya negara, pemerintah, dan kita semua untuk mewujudkannya, hak asasi manusia hanya akan menjadi goresan hitam di atas kertas putih,” kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan Menkumham Yasonna pada kegiatan puncak peringatan Hari HAM Sedunia 2022 dengan tema Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju.
“Tema peringatan Hari HAM di Indonesia memiliki makna yang mendalam,” kata Yasonna.
Tema Hari HAM yang dipilih oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun ini, kata dia, merefleksikan hak setiap manusia adalah sama, baik martabat, kebebasan, maupunkeadilan (dignity freedom dan justice for all). Artinya, HAM menjadi amanat yang tidak terpisahkan.
Dalam sambutannya, Menkumham mengatakan bahwa tema peringatan Hari HAM Sedunia yang diusung pemerintah Indonesia untuk memastikan pembangunan tidak meninggalkan siapa pun.
Hal itu dimulai dari penguatan sistem pendataan kelompok rentan dan marginal sebagai basis kebijakan afirmasi, penggeser perspektif charity menjadi pendekatan berbasis HAM, serta memastikan setiap kelompok rentan dan marginal menikmati kualitas tertinggi HAM.
Di tengah berbagai tantangan yang saat ini dihadapi bangsa, terutama dalam upaya penegakan HAM, Indonesia mendapatkan berbagai apresiasi dari masyarakat internasional dalam sidang Universal Periodical Review di Jenewa, Swiss.
Apresiasi itu salah satunya terkait dengan komitmen Indonesia untuk tetap melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia hingga periode kelima. Pemerintah melalui Kemenkumham tetap berkomitmen melaksanakan berbagai program pemajuan HAM.
Dukungan terhadap pelaksanaan penghormatan, penegakan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan HAM yang dilakukan institusi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM.
“Komitmen inilah yang terus mendorong Kemenkumham mengambil peran utamanya melalui ragam kebijakan dan program,” ujarnya.
Program yang telah dilaksanakan, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Kabupaten/Kota Peduli HAM, Indeks Pembangunan HAM, Pelayanan Publik Berbasis HAM, PRISMA HAM, serta mekanisme pengaduan dan penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.
“Program itu supaya warga negara dapat merasakan secara langsung manfaat dari kebijakan dan program tersebut,” kata dia.
