tribunwarta.com – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa pencapaian target dan pelaksanaan strategi eliminasi tuberkulosis (TB) memerlukan peran aktif komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya.
“Pengentasan TB secara nasional membutuhkan aksi bersama yang melibatkan multisektor secara terintegrasi dan terpadu,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Supraptosaat dihubungi di Jakarta, Ahad.
Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1 huruf a mengenai peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan TB melalui wadah kemitraan.
Terkait hal itu, kata dia, Wadah Kemitraan Penanggulangan TB (WKPTB) telah dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 pada tanggal 4 November 2021.
“WKPTB merupakan wadah untuk sinergi, sinkronisasi dan kolaborasi pemangku kepentingan di pusat sehingga dapat bergerak serentak secara masif bersama-sama mendorong kemitraan di Indonesia,” katanya.
Menurut dia koordinasi lintas sektor merupakan salah satu kunci penting dalam mendukung upaya pengendalian penyakit tuberkulosis mengingat penyakit tersebut meliputi berbagai aspek atau dimensi sosial.
“Berbagai dimensi yang dimaksud antara lain status gizi, kondisi tempat tinggal dan sirkulasi di dalam rumah, kondisi pemukiman, hingga menyangkut literasi atau pengetahuan mengenai penyakit tuberkulosis,” katanya.
Kemenko PMK, katanya, juga menekankan pentingnya eliminasi tuberkulosis mengingat penyakit menular tersebut dapat berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia.
Iamengatakan tuberkulosis adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium Tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru dan organ lain seperti tulang, kulit hingga otak.
“TB dapat mengenai semua usia dimana kasus TB terbanyak adalah usia produktif sehingga dapat berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia,”demikian Agus Suprapto.
