tribunwarta.com – Pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton untuk mengisi ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Namun, ternyata impor beras itu sendiri memiliki kendala. Sampai dengan hari ini, Perum Bulog belum mendapatkan negara mana yang setuju untuk ekspor beras ke Indonesia.“Sekarang ini impor juga tidak akan mudah, karena negara-negara itu juga membatasi, bahkan ada yang sama sekali menutup untuk ekspor, karena dia butuh juga,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Rabu (7/12/2022).Budi menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mengupayakan sebanyak 200 ribu ton beras impor tersebut bisa masuk ke Indonesia sampai dengan paling lambat akhir bulan Desember 2022. Namun, situasinya saat ini sangat sulit bahkan untuk impor sekalipun.
“Ini 200 ribu ton juga sudah dalam upaya ya. Bahkan ada satu negara yang sudah iya (bersedia ekspor ke Indonesia) tapi nggak jadi, karena memang dia nggak siap dengan waktu yang singkat, belum (ditambah) perizinan dan segala macamnya. Jadi nggak mudah,” tuturnya.“Begitu ada barangnya bisa kita beli, itu aja kita berangkatkan dulu deh. Sekarang ini saya sedang upaya, sampai akhir Desember itu harus ada 200 ribu ton,” imbuh Budi.Namun demikian, jika stok 200 ribu ton yang diharapkan bisa diperoleh dari impor tersebut tidak terpenuhi, lanjut dia, itu tidak akan menjadi masalah. Sebab, saat ini persediaan beras untuk rumah tangga berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terbilang aman. Hanya saja, stok untuk CBP yang kian menipis.
“Ya sudah (kalau tidak dapat stok 200 ribu ton), mau kita usaha gimana lagi? krisis Insyaallah nggak (krisis). Tadi kan kata BPS mengatakan jumlahnya cukup ada di rumah tangga, kalau di rumah tangga aman. Tapi ini kan permasalahannya ada di CBP, untuk stabilisasi, ketersediaan, dan operasi pasar,” terangnya.Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menuturkan, dalam waktu singkat untuk mendapatkan stok sebanyak 200 ribu ton bukanlah sebuah persoalan mudah.“Setahu saya 200 ribu itu juga berjuang. Karena nggak mudah dalam waktu singkat cari stok,” ujar Arief saat ditemui di Gedung DPR.
Namun demikian, Arief mengatakan, Bulog harus tetap memiliki cadangan. Sebab, kita tidak akan pernah tahu kondisi ke depan seperti apa.“Kalau buat saya Bulog harus tetap punya cadangan. Kita nggak tahu ada banjir, ada disaster, ada gempa, itu kita harus tetap punya (cadangan). Kalau buat saya di badan pangan, ketersediaan nomor satu,” pungkasnya.
