tribunwarta.com – KPK menduga Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) mematok tarif Rp50 juta-150 juta terkait lelang jabatan di Pemkab Bangkalan, Jawa Timur .
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan teknis penyerahan uang suap itu dilakukan secara tunai melalui orang kepercayaan tersangka RALAI.
Firli menjelaskan, RALAI memliki wewenang untuk memilih dan menentukan langsung kelulusan dari para ASN di Pemkab Bangkalan. Dimulai dari proses seleksi maupun lelang jabatan.
“Melalui orang kepercayaannya, tersangka RALAI kemudian meminta komitmen ‘fee’ berupa uang pada setiap ASN yang berkeinginan untuk bisa dinyatakan terpilih dan lulus dalam seleksi jabatan tersebut,” ungkap Firli, Kamis 8 Desember 2022 dini hari.
RALAI ditahan bersama 5 orang lainnya, yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan Agus Eka Leandy (AEL), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan Wildan Yulianto (WY).
Selanjutnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan Achmad Mustaqim (AM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan Hosin Jamili (HJ), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan Salman Hidayat (SH).
Ia diduga menerima suap sebanyak Rp5,3 miliar dalam kasus lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur .
“Jumlah uang yang diduga telah diterima tersangka RALAI melalui orang kepercayaannya sekitar Rp5,3 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Firli mengungkapkan bahwa penggunaan uang-uang yang diterima tersangka RALAI tersebut diperuntukkan bagi keperluan pribadi, di antaranya untuk survei elektabilitas.
“Bahwa penggunaan uang-uang yang diterima tersangka RALAI tersebut diperuntukkan bagi keperluan pribadi, di antaranya untuk survei elektabilitas,” kata Firli.***
