tribunwarta.com – Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman memproyeksikan, penerimaan pungutan ekspor produk sawit pada tahun 2023 bisa mencapai Rp 30 triliun. Tahun ini, kata dia, dengan ekspor minyak sawit sudah mencapai 34,67 juta ton, dana hasil pungutan ekspor yang dikelola BPDPKS sudah mencapai Rp34,5 triliun.
“Terkait tahun 2023, proyeksi kami penerimaan pungutan ekspor itu kurang lebih Rp30-an triliun,” kata Eddy dalam konferensi pers Kinerja Ekspor Sawit 2022 BPDPKS di Jakarta, Kamis (22/12/2022).
Namun, dengan potensi pengeluaran yang semakin banyak, BPDPKS kemungkinan bisa mengalami defisit di tahun 2023. Hanya saja, lanjut dia, masih ada balance dari tahun 2022 sebesar Rp20 triliun sehingga bisa menambal potensi defisit.
“Tapi defisit itu masih bisa tertutupi. Di tahun 2023, posisi keuangan BPDPKS masih oke. Meski dibebani program B35, masih bisa kita danai,” katanya.
“Pengeluarannya relatif cukup banyak, meskipun ada bio diesel. Jadi akan defisit, kalau seandainya kita hanya mengandalkan dari pungutan ekspor dengan pengeluaran untuk membiayai program-program,” ujarnya.
Menurut Eddy, jika Indonesia menerapkan B35 mulai tahun 2023, harga CPO akan berada di kisaran US$970 per metrik ton.
“Jadi, program biodiesel itu sangat penting untuk menjaga harga sawit karena serapan yang begitu tinggi. Serapannya kurang lebih akan mencapai 13,15 juta kiloliter, itu akan memperoleh dampak untuk menjaga sawit,” pungkasnya.
