Sekretaris Jenderal PBB mengecam keras rencana Rusia untuk secara resmi mencaplok empat wilayah Ukraina dalam sebuah upacara hari Jumat (30/9). Ia menyebut hal itu ilegal dan “tidak boleh diterima.”
“Piagam PBB sudah jelas,” kata Antonio Guterres kepada wartawan hari Kamis (29/9). “Pencaplokan wilayah negara mana pun oleh negara apa pun akibat ancaman atau penggunaan kekerasan adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.”
Ia mengatakan, keputusan untuk terus menganeksasi empat wilayah Ukraina – Donetsk dan Luhansk di timur, serta Kherson dan Zaporizhzhia di selatan – tidak akan memiliki “nilai hukum dan pantas dikutuk.”
Pada hari Kamis, Kremlin mengumumkan akan menggelar sebuah upacara pada hari Jumat untuk secara resmi menyertakan keempat wilayah Ukraina tersebut ke dalam Rusia. Langkah itu telah dikecam tidak sah oleh Ukraina dan para sekutunya, yang sudah siap menjatuhkan sanksi baru terhadap Moskow sebagai tanggapannya.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa upacara itu akan melibatkan Presiden Rusia Vladimir Putin bersama keempat pemimpin wilayah yang sudah ditunjuk Rusia, di mana Rusia telah menggelar referendum yang berakhir awal pekan ini.
“Saya ingin menekankan bahwa apa yang disebut sebagai “referendum” di wilayah pendudukan itu dilakukan selama konflik bersenjata aktif, di wilayah yang dijajah Rusia dan berada di luar kerangka kerja hukum dan konstitusional Ukraina,” kata pemimpin PBB itu. “Hal itu tidak dapat disebut sebagai ekspresi asli dari kehendak rakyat.”
Ia memperingatkan bahwa apabila Rusia melanjutkan pencaplokan sesuai rencana, hal itu akan memicu “eskalasi berbahaya” dan semakin membahayakan prospek perdamaian.
“Sudah saatnya untuk mundur dari tepi jurang ini,” kata Guterres.
Juru bicara Guterres mengatakan bahwa sekjen PBB itu telah menyampaikan pesan tersebut kepada Rusia ketika ia berbicara dengan duta besar Rusia untuk PBB hari Rabu (28/9).
Kanselir Jerman Olaf Scholz mencuit pada hari Kamis bahwa ia meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa Jerman tidak akan pernah mengakui “apa yang disebut hasil [referendum] itu.”
“Referendum palsu yang dilakukan Putin di wilayah pendudukan ilegal di Ukraina itu tidak ada artinya,” kata Scholz.
Di Washington, Senator Richard Blumenthal menyinggung proposal legislasi Kongres AS untuk menanggapi langkah terbaru Rusia.
“Senator (Lindsay) Graham dan saya hari ini mengajukan sebuah rancangan undang-undang akan akan dengan segera mewajibkan pemotongan bantuan ekonomi dan militer kepada negara mana pun yang mengakui pencaplokan ilegal Vladimir Putin terhadap empat wilayah Ukraina,” katanya hari Kamis.
Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa AS menduga Rusia “akan menggunakan referendum palsu itu sebagai dalih palsu untuk mencoba mencaplok wilayah Ukraina dalam pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan Piagam PBB.”
Jean-Pierre mengatakan, apapun klaim Rusia, wilayah itu tetap merupakan wilayah Ukraina.
“Sebagai tanggapannya, kami akan bekerja sama dengan sekutu-sekutu dan mitra kami untuk menjatuhkan sanksi ekonomi tambahan bagi Rusia dan individu serta entitas di dalam dan luar Rusia yang mendukung tindakan ini,” katanya.
Di Dewan Keamanan PBB, AS bekerja sama dengan Albania menyusun resolusi untuk mengutuk “referendum palsu” itu dan menyerukan semua negara untuk tidak mengakui perubahan status apapun terhadap Ukraina dan memaksa Rusia menarik mundur pasukannya dari Ukraina. Rusia sudah pasti akan menggunakan hak vetonya untuk menghalangi resolusi itu, namun hal itu kemudian akan memungkinkan negara anggota untuk pindah ke Majelis Umum untuk menyerukan kecaman di sana. Strategi yang sama menyusul pencaplokan Krimea oleh Rusia tahun 2014 lalu berhasil memicu kecaman dari 100 negara.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan hari Rabu bahwa Uni Eropa berencana menanggapinya dengan “larangan impor baru produk-produk Rusia secara besar-besaran” dan memperluas larangan ekspor “untuk menghilangkan teknologi penting dari kompleks militer Rusia.”
“Hal ini akan membuat produk Rusia tidak beredar di pasar Eropa dan membuat Rusia kehilangan pendapatan tambahan sebesar 7 miliar euro,” kata von der Leyen kepada wartawan di Brussels. Ke-27 negara anggota UE harus menyetujui sanksi itu agar mereka dapat diberlakukan. Sebelumnya, blok itu menemui kesulitan untuk meyepakati sanksi-sanksi sebelumnya.
Wilayah Donetsk, Kherson, Luhansk dan Zaporizhzhia di Ukraina, apabila digabungkan, mewakili sekitar 15% dari luas total negara tersebut. [rd/jm]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
