Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menandatangani sebuah dekrit hari Selasa (4/10) yang menyatakan bahwa negosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin menjadi “mustahil” dilakukan menyusul upaya Putin untuk mencaplok empat wilayah Ukraina.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia akan menunggu hingga Zelenskyy berubah pikiran atau hingga presiden baru menjabat di Ukraina.
Sementara itu, Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden AS Joe Biden telah meyakinkan Zelenskyy melalui sambungan telepon bahwa “AS tidak akan pernah mengakui pencaplokan wilayah Ukraina yang diklaim oleh Rusia.”
Biden juga mengatakan bahwa AS siap “membebankan harga yang mahal terhadap individu, entitas maupun negara” yang mendukung klaim pencaplokan Rusia.
Selain itu, Biden juga memberitahu pemimpin Ukraina itu bahwa AS mengirimi pemerintah Kyiv bantuan senilai $625 juta (sekitar Rp9,4 triliun) dalam bentuk persenjataan untuk membantunya menangkis invasi Rusia selama tujuh bulan terakhir. Hingga berita ini diturunkan, total bantuan persenjataan yang dikirimkan AS ke Ukraina sejak Biden menjabat pada Januari 2021 telah mencapai $17,5 miliar (sekitar Rp265 triliun).
Sebelumnya, pada hari Selasa (4/10), majelis tinggi parlemen Rusia melakukan pemungutan suara yang hasilnya memilih untuk menjadikan keempat wilayah Ukraina yang dicaplok sebagai bagian dari Rusia, melanjutkan proses yang telah dikecam oleh Ukraina dan sekutu Baratnya, dan digambarkan Sekjen PBB Antonio GUterres sebagai “eskalasi berhaya” yang “tidak memiliki nilai hukum.”
Majelis rendah parlemen Rusia telah lebih dulu memberikan persetujuannya setelah Rusia menggelar apa yang diklaimnya sebagai referendum di keempat wilayah Ukraina yang diduduki pasukan Rusia.
Sementara itu, Kyrylo Tymoshenko, Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, telah mengumumkan bahwa 1.534 permukiman di wilayah Donetsk, Luhansk, Mykolaiv, Kharkiv dan Kherson telah direbut kembali dari kendali Rusia.
Dalam video pengarahannya hari Selasa, Tymoshenko juga mengatakan bahwa “unit investigasi dari Kepolisian Nasional Ukraina di wilayah Kharkiv mengambil langkah-langkah untuk mendaftarkan kejahatan perang,” dan bahwa proses pembangunan kembali infrastruktur di beberapa wilayah telah mulai dilakukan. (rd/lt)
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
