Lebih dari 10 bulan sejak PBB meluncurkan permohonan bantuan terbesarnya untuk satu negara, yaitu untuk menangani krisis kemanusiaan di Afghanistan, dana yang masuk belum mencapai separuh dari jumlah permohonan yang diajukan. Negara-negara Muslim secara mencolok tidak berada dalam daftar negara pemberi bantuan.
“Afghanistan menghadapi musim dingin yang keras,” cuit Tomas Niklasson, utusan khusus Uni Eropa untuk Afghanistan, memperingatkan di akun Twitternya dalam utas yang ia unggah setelah kunjungannya ke Afghanistan awal Oktober lalu. “Saya mendesak China, Rusia dan OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) untuk mengikuti Inggris, AS, Uni Eropa dan lainnya dalam meningkatkan secara signifikan bantuan kemanusiaan.”
Meskipun sudah menjadi salah satu negara termiskin di dunia selama puluhan tahun, Afghanistan jatuh semakin dalam ke jurang kemiskinan semenjak pemerintahannya yang didukung oleh AS runtuh pada tahun lalu dan rezim de facto Taliban, yang mengambil alih pemerintahan, disambut dengan sanksi ekonomi internasional yang melumpuhkan.
Hampir semua penduduk Afghanistan sekarang hidup di bawah garis kemiskinan, menurut PBB.
“Tentu terdapat banyak persaingan untuk mendapatkan sumber bantuan kemanusiaan selama setahun terakhir, dengan perang di Ukraina menyedot banyak perhatian dan keuangan dari pihak Barat. Ada kekhawatiran Afghanistan akan menjadi krisis yang terabaikan di masa depan,” ungkap Neil Turner, direktur Dewan Pengungsi Norwegia di Afghanistan, kepada VOA.
Minggu lalu, Arab Saudi mengumumkan pihaknya mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai $400 juta ke Ukraina. Meski disambut baik oleh lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan itu, pengumuman itu amat bersebrangan dengan bantuan kemanusiaan senilai $11 juta yang dijanjikan kerajaan Islam kaya minyak itu ke Afghanistan.
Selain Arab Saudi, beberapa negara Muslim kaya lain, seperti Uni Emirat Arab (UEA), Qatar dan Turki, juga absen atau tertinggal dalam daftar negara donor permohonan bantuan kemanusiaan bagi Afghanistan.
Hingga tahun ini, UEA telah memberikan lebih dari $309 juta untuk menanggapi permohonan bantuan kemanusiaan PBB di 23 negara, di mana $171 juta di antaranya ditujukan bagi Ethiopia dan hanya $1,9 juta bagi Afghanistan.
Qatar, salah satu negara dengan tingkat PDB per kapita tertinggi di dunia, memberikan kurang dari $1 juta kepada sistem permohonan bantuan kemanusiaan global PBB pada 2022. Sekitar $500 ribu di antara jumlah tersebut dialokasikan untuk Kamerun.
Pada Desember 2021, para menteri luar negeri yang menghadiri KTT OKI di Islamabad sepakat untuk membentuk dana perwalian kemanusiaan khusus di Bank Pembangunan Islam (IsDB) untuk menanggapi krisis kemanusiaan di Afghanistan.
Agustus lalu, IsDB mengumumkan pemberian dana sebesar $525.000 kepada Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah untuk digunakan dalam kegiatan kemanusiaan langsung di Afghanistan.
Juru Bicara OKI maupun IsDB tidak menanggapi pertanyaan tentang bantuan apa lagi yang sudah disalurkan dari dana perwalian tersebut sejak Agustus
Beberapa panggilan telepon dan email dari VOA kepada Kedutaan Besar Arab Saudi dan UAE pun tidak ditanggapi.
Kepentingan Geopolitik Para Pendonor
“Sebagian besar rencana tanggapan dan permohonan bantuan kemanusiaan kekurangan dana,” kata Maryam Z. Deloffre, lektor hubungan internasional di Elliott School of George Washington University, kepada VOA.
Permohonan bantuan kemanusiaan sebesar $4,29 miliar bagi Ukraina, kedua terbesar setelah Afghanistan dengan selisih $200 juta, baru menerima 68 persen pendanaan.
Sementara permohonan bagi Afghanistan timpang 55 persen, di mana minimnya bantuan dari negara-negara Muslim tampak mencolok.
“Secara geopolitik, Arab Saudi, sejak peristiwa 9/11, telah memutus hubungan dengan Taliban, menuduh mereka mencemarkan nama baik Islam dan menyembunyikan teroris… jadi terdapat beberapa kekhawatiran akan melanggar sanksi PBB, sanksi AS, undang-undang AS,” kata Deloffre.
Meskipun menjatuhkan sanksi pada para pemimpin dan institusi Taliban, AS telah menawarkan keringanan untuk pendanaan kemanusiaan bagi rakyat Afghanistan. Washington dan beberapa negara lainnya juga telah membekukan dana sebesar $9 miliar, yang merupakan aset bank sentral Afghanistan, dengan alasan bahwa penguasa de facto Taliban mungkin akan menggunakannya untuk mensponsori terorisme.
Selain itu juga ada beberapa kritikan terhadap sistem tanggapan kemanusiaan pimpinan PBB, karena tidak mengkategorisasikan kebutuhan paling mendesak di mana pendanaan dapat disalurkan.
“Kita memiliki sistem yang mirip dengan barisan pengemis di luar pintu masjid, di mana jemaah yang datang bisa memilih pengemis mana yang akan ia berikan sumbangan uang, memilih pengemis mana yang lebih layak menerima sumbangan,” kata Alex de Waal, Direktur Eksekutif Yayasan Perdamaian Dunia di Tufts University, kepada VOA.
Sistem PBB, kata de Waal, secara tradisional didanai para pendonor dari pihak Barat, sementara pendonor dari kalangan negara Muslim bersikap sangat tebang pilih.
“Ini sepenuhnya merupakan transaksi yang bergantung pada keinginan donor.”
Sikap skeptis terhadap sistem bantuan pimpinan PBB sendiri tidak hanya ditunjukkan oleh negara-negara mayoritas Muslim yang tidak memiliki kursi permanen di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara adikuasa seperti China dan Rusia, yang sama-sama merupakan anggota tetap DK PBB, juga mengkritik sistem tersebut. Mereka menyebutnya tidak efektif dan manipulatif.
“Ada persepsi yang menunjukkan bahwa PBB dan organisasi-organisasi nonpemerintah lebih tertarik pada kelangsungan hidup organisasi daripada memberikan bantuan. Ada sejenis perlombaan dalam praktik PBB di mana sebagian besar pendanaan dan donasi mengalir ke biaya operasional staf dan konsultan yang berasal dari negara-negara Barat alih-alih ke perekonomian setempat,” kata Deloffre.
Prospek Suram
Selama hampir dua dekade, pembangunan dan kegiatan kemanusiaan di Afghanistan sebagian besar dibiayai oleh AS dan negara-negara Eropa.
“Seiring berlanjutnya perang di Ukraina dan krisis-krisis kemanusiaan lainnya berkembang di seluruh dunia, kita mungkin akan melihat para donor semakin tidak bersedia mendanai Afghanistan, khususnya dengan latar belakang krisis ekonomi dalam negeri yang dialami banyak negara-negara donor lama,” kata Neil Turner dari Dewan Pengungsi Norwegia di Afghanistan.
Dengan sekitar 1,8 miliar Muslim di seluruh dunia, Afghanistan bukan satu-satunya negara yang berstatus darurat kemanusiaan yang membutuhkan bantuan. Yaman, Suriah, Somalia adalah contoh-contoh negara mayoritas Muslim lain yang menghadapi bencana alam dan/atau kemanusiaan yang juga membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat
PBB dan organisasi bantuan internasional lainnya lebih efektif meminta bantuan dana dari negara-negara Barat ketimbang dari negara-negara di mana masyarakatnya dibatasi atau dikendalikan negara, menurut Jens Rudbeck, dosen Pusat Urusan Global New York University.
“Lebih mudah bagi negara-negara Barat untuk memberikan bantuan dana karena mereka sudah memiliki kesiapan infrastruktur organisasi sehingga mereka bisa secara langsung menyalurkan dana ke sana,” kata Rudbeck kepada VOA. Ia menambahkan, terlepas dari keberadaan organisasi-organisasi bantuan Islam internasional, sumber daya finansial dan infrastruktur mereka terbatas.
Kurangnya dana untuk menanggapi kebutuhan di Afghanistan kemungkinan akan menambah penderitaan umat manusia di sana. Karena keputusasaan, beberapa warga Afghanistan dilaporkan telah menjual tak hanya organ tubuh, tetapi bahkan anak-anak mereka. [rd/ah]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
