Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana akan kembali membeli kendaraan taktis atau rantis, Maung Pindad MV2 4×4 yang akan difungsikan untuk distribusi logistik di daerah terpencil, daerah terluar dan daerah yang terisolir. Sebelumnya KPU telah membeli satu unit mobil jenis ini dan dipamerkan saat rapat koordinasi logistik pemilihan Umum di Bogor baru-baru ini.
Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, Kamis (20/10) mengatakan berdasarkan pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, distribusi logistik di daerah-daerah seperti terpencil, terluar dan terisolir agak tersendat sehingga KPU Pusat ingin memberi dukungan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan mengirimkan mobil double cabin atau kabin ganda, salah satunya adalah Maung Pindad ini. Untuk itu saat ini KPU sedang memetakan distribusi logistik.
Bernard memastikan bahwa mobil ini hanya akan dikirim ke daerah yang sulit dijangkau saja, meskipun ia belum merinci berapa banyak mobil yang akan dibeli dan KPUD mana saja yang akan mendapatkannya.
“Ini kan pertama pertimbangannya produk dalam negeri, produk Pindad. Kedua, ini kan bukan mobil utama logistik, tetapi untuk membantu ketika yang sulit, misalnya kotak suara dilipet, ketika tambahan bisa cepat. Kalau yang regular sudah ada, sewa. Jadi ini untuk menambah saja, ketika daerah-daerah sangat sulit,” ungkap Bernard.
Sejauh ini KPU masih melakukan komunikasi dengan Pindad untuk memastikan kesiapan memproduksi mobil sesuai spesifikasi yang dibutuhkan KPU. Jika pembelian jadi dilakukan, maka diperkirakan akan dilakukan pada pertengahan atau akhir tahun 2023.
Maung Pindad MV2 4×4 merupakan pengembangan terbaru PT Pindad dan didesain dengan prototipe awal berwarna biru muda. Mobil ini juga pernah dipakai saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji 43 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi/ Komisi independen pemilihan Aceh awal Oktober lalu di Bogor, Jawa barat. Diperkirakan harga mobil jenis ini sekitar Rp600-700 juta.
Perludem: KPU Sedianya Prioritaskan Anggaran Pemilu
Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati menilai mobil buatan Pindad yang rencananya ingin dibeli KPU tidak cocok jika ingin difungsikan untuk distribusi logistik karena ukuran mobil yang relatif kecil tidak dapat membawa logistik dalam jumlah banyak.
“Untuk mobilnya bukan mobil yang besar, dalam artian biasanya kalau untuk distribusi logistik ke daerah-daerah tentu logistik yang dibawa itu banyak, kardus-kardusnya atau apa gitu jumlahnya banyak, jadi justru menggunakan truk atau mobil-mobil yang bisa mengangkut banyak barang untuk bisa didistribusikan. Kalau melihat bentuknya (mobil Maung) semacam mobil penumpang tapi mobil penumpang yang agak lebih besar,” kata Khairunnisa.
Selain itu, tambahnya, tidak semua daerah dapat ditempuh dengan jalan darat karena ada kepulauan yang hanya dapat ditembus dengan moda transportasi kapal atau perahu.
Yang terpenting, lanjut Khairunnisa, KPU harus mempunyai strategi bagaimana agar logistik jangan sampai kurang, tepat waktu dan jumlahnya tidak kurang.
Lebih jauh ia mengkritisi rencana pembelian mobil semacam ini di tengah keterbatasan anggaran yang sering dikeluhkan KPU sendiri. Menurutnya KPU sebaiknya memprioritaskan penggunaan anggaran pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan tahapan pemilu. Kegiatan di luar penyelenggaraan pemilu, seperti kunjungan ke luar negeri dan pembelian mobil dinas dinilai kurang tepat dilakukan.
Komisi Yudisial Ganti Mobil Pimpinan, Hanya 2 Komisioner Menolak
Tak hanya KPU, rencana Komisi Yudisial mengganti kendaraan dinas pimpinannya dari semula Toyota Camry menjadi Alphard juga menjadi sorotan masyarakat. Dari tujuh komisioner Komisi Yudisial, hanya dua orang yang menolak menggunakan mobil dinas baru tersebut.
Kebijakan mengganti mobil dinas pimpinan ini dilakukan seiring meningkatnya anggaran institusi pengawas hakim itu pada tahun 2022 ini, yaitu naik 77% dibanding tahun sebelumnya, menjadi 184 miliar rupiah.
Hingga laporan ini disampaikan juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting tidak bersedia menjawab permohonan wawancara VOA.
MAKI : Komisi Yudisial Sedianya Jadi Teladan
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan Komisi Yudisial adalah institusi yang mengawasi hakim dan hakim agung yang sedianya menjadi teladan. Ia menilai mobil Toyota Camry yang sebelumnya dipakai oleh para komisioner Komisi Yudisial sebenarnya sudah layak untuk pejabat sehingga tidak perlu menggantinya dengan Alphard. [fw/em]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
