Korea Selatan memperingatkan bahwa Korea Utara hanya akan menghancurkan dirinya sendiri jika berencana menggunakan senjata nuklir.
Seoul mengeluarkan pernyataan tersebut menyusul diloloskannya sebuah legislasi oleh parlemen Korea Utara baru-baru ini yang memungkinkan negara itu menggunakan senjata nuklir jika kepemimpinan negara itu menghadapi serangan yang segera, atau jika ditujukan untuk mencegah kemungkinan rakyatnya terkena bencana.
Lebih jauh Seoul mengatakan, langkah Pyongyang ini hanya akan mendorong Seoul dan Washington meningkatkan kemampuan militer bersama mereka.
Peringatan Seoul dapat membuat marah Korea Utara dan semakin memperdalam permusuhan di antara mereka, karena Seoul biasanya menghindari bahasa yang keras mengenai Pyongyang untuk menghindari ketegangan di Semenanjung Korea.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Selasa (13/9), mengatakan, pihaknya yakin undang-undang Korea Utara itu ditujukan untuk memamerkan secara terbuka persenjataan nuklirnya sambil menyatakan niatnya untuk tidak menyerahkan senjata pemusnah massalnya itu.
Penjabat juru bicara kementerian Moon Hong Sik mengatakan kepada wartawan bahwa undang-undang semacam itu hanya akan memperdalam isolasi internasional Pyongyang dan memaksa Seoul dan Washington untuk mengambil tindakan.
Persyaratan penggunaan senjata nuklir yang longgar menyebabkan kekhawatiran bahwa itu sebagian besar dimaksudkan untuk mendapatkan dasar hukum bagi penggunaan senjata nuklirnya terlebih dahulu untuk mengintimidasi para pesaingnya agar membuat konsesi di tengah diplomasi yang telah lama terhenti mengenai gudang senjatanya.
Pada pertemuan parlemen, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan dalam pidatonya bahwa negaranya tidak akan pernah meninggalkan senjata nuklirnya yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman AS. Ia menuduh Amerika Serikat berusaha melemahkan pertahanan Korea Utara dan akhirnya meruntuhkan pemerintahannya.
Kim telah melakukan serangkaian tes senjata tahun ini, termasuk uji coba sejumlah misil balistik berkemampuan nuklir yang dapat menarget daratan AS dan Korea Selatan. Selama berbulan-bulan, para pejabat AS dan Korea Selatan mengatakan Korea Utara juga dapat melakukan uji coba nuklir pertamanya dalam lima tahun.
Sejak menjabat pada Mei, pemerintah konservatif baru Korea Selatan, yang dipimpin oleh Presiden Yoon Suk Yeol, mengatakan akan mengambil sikap lebih keras terhadap provokasi Korea Utara tetapi juga menawarkan rencana dukungan besar-besaran jika Korea Utara melakukan denuklirisasi. Korea Utara secara blak-blakan menolak tawaran bantuan untuk perlucutan senjata itu dan melontarkan penghinaan kasar terhadap pemerintah Yoon. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.